MELAWINEWS.COM, MELAWI – Berbeda dengan rilis yang disampaikan bagian protokol dan komunikasi Kabupaten Melawi beberapa waktu lalu terkait dengan defisit APBD Melawi 2022.
Wakil Bupati Melawi, Kluisen justru tak membantah adanya defisit anggaran yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Melawi tahun 2022.
“Iya itu karena defisit tersebut terjadi akibat pendapatan asli daerah atau PAD di tahun 2022, tak mencapai target,” kata Kluisen sembari menambahkan Senin besok akan ada konfrensi resmi terkait masalah defisit APBD Melawi oleh Sekda.
Dia mengungkapkan, pihaknya bakal memanggil Inspektorat, BPKAD dan Sekda Kabupaten Melawi untuk mengevaluasi penyebab defisit anggaran tersebut.
Soal kritik WTP dari Kamus Raya, di tengah permasalahan defisit anggaran, Ia tak bisa memberikan penjelasan tegas.
Alasannya, itu jadi ranah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyampaikan, karena BPK sebagai institusi yang menilai.
“Masalah penilaian BPK yang tau apakah dapat WTP, WDP,” kata dia.
Menurut Kluisen, isu kekurangan anggaran di tahun 2022 sejatinya dari awal sudah terjadi. Penyebabnya karena asumsi pendapatan terlalu besar, akhirnya tidak memenuhi target.
“Misalnya target Rp70 miliar, tapi hanya dapat Rp40 miliar, sehingga ditambah kekurangan pendapatan menjadi besarlah defisit,” ujarnya.
Tingginya defisit ini menyebabkan kontraktor yang menjadi pihak ketiga ada yang tak terbayar. Ada juga yang baru dibayar lima persen.
Menyoal pembayaran pekerjaan tahun 2022 baru dibayar di tahun 2023, Kluisen menyebut tak ada persoalan karena pekerjaan sudah dikerjakan dan dicek oleh masing-masing Dinas di Kabupaten Melawi mulai dari pengawas dan perencanaan. Bahkan sudah dilihat inspektorat, hanya saja persoalannya uangnya belum ada.
“Jadi tidak masalah. Bisa dibayar tahun 2023 menjadi pengakuan hutang. Ini bisa karena pendapatan tidak capai target sehingga tidak mampu mendapatkan uang sekian banyak,” pungkasnya.
