157 Warga Melawi Alami Gangguan Jiwa, Ini Tindakan Pemkab

oleh -240 views
Koordinasi terpadu lintas sektor pembentukan TPKJM Melawi

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Koordinasi Terpadu Lintas Sektor dalam rangka Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) tingkat Kabupaten Melawi 2021, di Nanga Pinoh, Senin (26/7).

Kegiatan yang dihadiri Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya UY, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto serta seluruh camat dan kepala puskesmas serta jajaran dinas kesehatan ini mendorong penanganan kesehatan jiwa di Melawi.

“Penanganan kesehatan jiwa merupakan masalah yang sering mengalami banyak kendala,” kata Kepala Dinkes Melawi, Ahmad Jawahir dalam kegiatan tersebut.

Ia menerangkan kendala utama dalam kasus Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) bahwasanya stigma di masyarakat yang kerap menyebut gangguan jiwa penyakit memalukan dan harus disembunyikan bahkan disingkirkan.

“Data Dinkes, ada 157 penderita gangguan jiwa berat, artinya punya perilaku aneh. Sedangkan 257 orang lainnya mengalami gangguan jiwa ringan karena stres dan lainnya,” jelasnya.

Yang menjadi catatan kata Ahmad, ada delapan ODGJ yang masih dipasung keluarganya. Ada yang sudah bertahun-tahun mengalami pemasungan.

“Nantinya dalam tim penanganan kesehatan jiwa, camat dan kepala puskesmas serta lintas sektor akan masuk di dalamnya. Gangguan jiwa sendiri masuk standar pelayanan minimal (SPM) di puskesmas,” ujarnya.

Bupati Melawi, Dadi Sunarya saat membuka kegiatan ini meminta agar tim pelaksana nantinya mampu memahami tugas dan fungsi penanganan ODGJ.

“Dapat kita lihat sering berkeliaran di masyarakat adanya ODGJ. Seharusnya dapat kita tangani secara manusiawi. Dari koordinasi lintas sektoral ini menjadi titik awal memikirkan penanganan kesehatan jiwa masyarakat sehingga lebih komprehensif,” ucapnya.

Dadi juga meminta Puskesmas mengoptimalkan pelayanan pada ODGJ. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Upayanya perlu dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh petugas kesehatan.

“Saya minta Dinkes, juga Dinsos, karena kalau dikota masih ada yang berkeliaran. Saya tak mau dengar ada yang dipasung. Sampaikan dengan keluarga. Saya tak mau dengar lagi tak ada anggaran,” lugasnya.