MELAWINEWS.COM, MELAWI – DPRD Melawi menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi UY dan dihadiri Bupati Melawi Dadi Sunarya, Wabup Kluisen, jajaran Forkopimda serta 23 anggota DPRD serta kepala OPD. Paripurna inipun melanjutkan rapat sebelumnya yang sempat ditunda pada Selasa lalu akibat tak kuorum
Sejumlah fraksi memberikan catatan dalam penyampaian PA Fraksi dalam paripurna tersebut. Seperti Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Joni Yusman yang meminta Pemda menggali potensi yang ada melalui program yang bersentuhan langsung ke masyarakat sehingga dimasa pandemi bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Sumber dana pusat seperti DAK dan DAU masih menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Pemkab diharapkan menggali potensi pendapatan Daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan Daerah. Seperti parkir, perkebunan dan lain lain,” sarannya.
Sementara dari Fraksi NasDem, melalui juru bicaranya, Alexius menyampaikan masih ada kesalahan penganggaran APBD pada 2020, penyerapan rendah pada beberapa bidang dan sektor yang kurang dari 50 persen.
“PAD yang masih jauh dari yang ditargetkan. Semoga bisa ditingkatkan dengan maksimal dengan menarik potensi pad yang ada,” katanya.
Alex juga meminta Pemkab Melawi dimasa kepemimpinan Dadi-Kluisen unti memprioritaskan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang mendesak. “Melakukan peningkatan jalan yang rusak berat atau bahkan belum pernah tersentuh pembangunan infrastruktur,” sarannya.
Sementara itu Fraksi Golkar menyoroti masih terjadinya serapan anggaran yang lemah, harapannya Bupati dan Wabup Melawi, Dadi-kluisen memiliki langkah strategis dan terobosan untuk memacu eksekusi serapan APBD.
“Minimnya PAD dan ketergantungan pada anggaran pusat terus menjadi perhatian. Golkar terus mendorong pemerintah mengoptimalkan PAD dan mencari sumber alternatif yang lain,” kata juru bicara fraksi Golkar, Oktafianus.
Bupati Melawi, Dadi Sunarya usai penandatanganan persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Melawi mengatakan dengan adanya persetujuan bersama akan berdampak pada peningkatan kualitas pengelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
“Saran masukan dan kritikan adalah bagian penting untuk kemajuan bagi Melawi. Rekomendasi yang diberikan DPRD akan menjadi perhatian kami dalam proses pembahasan APBD murni dan pelaksanaan pemerintahan selanjutnya,” katanya.
Raperda tersebut, kata Dadi akan disampaikan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi. Semoga pada 2021 kebijakan program dan kegiatan dapat berjalan bagi kesejahteraan masyarakat Melawi.Ia juga meminta OPD dilingkungan Pemkab Melawi diharapkan merealisasikan kegiatan APBD 2021.
“Semua pihak kami harapkan termasuj DPRD agar tetap melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan APBD sesuai dengan aturan yang berlalu,” ucapnya.
