Bahas Pilkada Serentak, Panji Ikuti Vidcon Bersama Mendagri

oleh
Bupati Melawi, Panji, mengikuti Vidcon dari rumah jabatan Bupati Melawi membahas Pilkada Serentak 2020

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Bupati Melawi, Panji, bersama dengan 270 kepala daerah setingkat Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, mengikuti rapat koordinasi (rakor) melalui Video Conference (Vidcon) bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Menkopolhukam dengan agenda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Vidcon tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian, sedangkan bupati mengikuti vidcon dari rumah jabatan Bupati Melawi, Jum’at (5/6) pagi.

Usai mengikuti Vidcon tersebut, Bupati Melawi, Panji, mengatakan bahwa langkah koordinasi tersebut merupakan kelanjutan pelaksanaan Pilkada serentak tetap di gelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Termasuk di Provinsi Kalbar.

Setidaknya ada tujuh Kabupaten Kota di Kalbar yang akan melaksanakan Pemilihan umum kepala daerah yakni Kabupaten Ketapang, Sambas, Bengkayang, Sekadau, Kapuas Hulu , Sintang dan Melawi.

Panji mengatakan, dalam rapat itu, Mendagri juga mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memperkirakn kapan pandemi covid-19 ini akan berakhir .

Mendagri juga menyampaikan kepada kepala daerah. Salah satunya terkait penyesuaian kembali APBD tahun 2020. Agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

“Diingatkan juga agar dalam menjalankan proses di setiap tahapan Pilkada tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19,” ujar Panji.

Lebih lanjut dikatakan Panji, kepada KPU dan Bawaslu daerah, Mendagri meminta agar segera melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran yang telah ada dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada masing masing daerah.

“Dan diminta untuk menyampaikan kembali hasil akhir pada Pemerintah Daerah masing-masing dalam waktu dua hari kedepan, yakni tanggal 8 Juni 2020. Akan dibahas di Kementerian terkait,” kata Panji, melalui pesan Mendagri.

Mengingat pelaksanaan Pilkada serentak 2020 masih dalam masa pandemi Covid-19, maka dapat dipastikan fasilitas atau kebutuhan pada penyelenggaraan Pilkada akan banyak bertambah.

“Untuk itu Mendagri meminta agar Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kembali APBD nya, secara khusus terkait penyelenggaraan Pilkada,” terang Panji.

Ia menambahkan, Mendagri juga mengajak semua pihak, diantaranya penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, peserta pemilu, dan masyarakat agar dapat terus menciptakan situasi kondisi yang aman. Baik itu kesehatan terkait pandemi Covid-19 hingga kondusfitas di daerah masing masing.