MELAWINEWS.COM, PINOH UTARA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kali ini kebakaran terjadi di areal perkebunan PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS), termasuk kebun milik masyarakat, di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara.
Kebakaran tersebut berlangsung selama beberapa hari dan menimbulkan kekhawatiran di tengah ancaman kabut asap yang mulai meluas.
Untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi penanganan kebakaran, Wakil Bupati Melawi, Malin, didampingi sejumlah instansi terkait, meninjau langsung lokasi kebakaran di areal PT SMS, Jumat (28/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa api di sejumlah titik telah berhasil dipadamkan.
General Manager PT SMS, Hendra Pratama, menyebut luas areal perkebunan yang terbakar berdasarkan perkiraan sementara mencapai sekitar 100 hektare, meliputi wilayah Desa Nanga Man, Selauh dan Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara.
Menurut Hendra, proses pemadaman berlangsung sekitar lima hari berturut-turut. Perusahaan mengerahkan personel keamanan sebanyak 29 orang yang ditempatkan di enam titik dengan sistem tiga sif.
Selain itu, perusahaan juga menambah 20 personel khusus untuk memperkuat tim pemadam kebakaran serta melibatkan masyarakat yang memiliki kebun di sekitar areal terdampak.
“Proses pemadaman berlangsung sekitar lima hari berturut-turut. Tim di lapangan bekerja ekstra dari siang, malam, bahkan hingga pukul 03.00 WIB,” ujar Hendra di lokasi peninjauan.
Hendra menjelaskan, tantangan utama dalam proses pemadaman adalah munculnya titik api baru akibat lompatan bunga api yang terbawa angin.
“Dalam sehari, tim di lapangan dapat menemukan tiga hingga empat titik api secara bersamaan sehingga petugas harus memprioritaskan lokasi dengan kobaran api terbesar,” ujarnya.
“Karena lompatan bunga api cukup tinggi, dalam satu hari bisa muncul tiga sampai empat titik api. Tim harus melihat mana yang kobarannya paling besar untuk segera dipadamkan,” sambung Hendra.
Pasca kebakaran, perusahaan mengaku akan meningkatkan langkah pencegahan, termasuk melakukan pembersihan gulma, rumput kering dan resam yang dinilai menjadi material mudah terbakar serta mempercepat penyebaran api.
Saat peninjauan, Malin menyoroti kondisi tata kelola perkebunan PT SMS. Dari peninjauan di lapangan, ia mengaku menemukan kondisi areal yang dipenuhi semak belukar dan rumput liar.
Menurut Malin, kondisi tersebut sangat berisiko ketika memasuki musim kemarau karena vegetasi kering dapat menjadi bahan bakar yang mempercepat penyebaran api.
“Kondisi semak belukar dan rumput tumbuh subur menyamai tinggi pohon sawit. Ketika kemarau dan ada pemicu, api tentu tidak bisa dikendalikan. Jangankan jalur blok atau jalur panen, jalan poros saja nyaris tertutup semak,” ujar Malin.
Ia menegaskan, persoalan karhutla tidak boleh hanya dilihat dari seberapa cepat api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga harus melihat apakah sistem pencegahan dan tata kelola lahan telah dijalankan secara memadai sebelum kebakaran terjadi.
“Jangan setelah api muncul baru kita sibuk memadamkan. Pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Kalau areal penuh semak dan bahan mudah terbakar, itu harus dibersihkan dan dikelola sejak awal,” tegasnya.
Karena itu, Pemkab Melawi meminta PT SMS segera mempercepat pembersihan seluruh areal perkebunan, terutama blok-blok yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Perusahaan juga diminta memperkuat sistem deteksi dini, kesiapsiagaan personel, sarana pemadaman, serta pengawasan terhadap titik-titik rawan kebakaran.
Selain persoalan luas kebakaran, Malin juga menyoroti adanya kebun masyarakat yang ikut terdampak.
Malin menambahkan, ancaman karhutla masih berpotensi berlangsung seiring musim kemarau yang diprediksi dapat bertahan hingga awal tahun depan.
Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan perkebunan di Melawi tidak menjadikan pemadaman sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla.
Menurutnya, keberhasilan sebenarnya justru terletak pada kemampuan perusahaan mencegah kebakaran,
memastikan areal terawat, menyediakan sarana dan personel yang memadai, serta memastikan aktivitas perkebunan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.
“Jangan tunggu ada asap baru bergerak. Jangan tunggu masyarakat dirugikan baru bertindak. Pengelolaan lahan harus dilakukan dengan benar sejak awal. Pemerintah akan terus mengawasi, dan kalau ditemukan pelanggaran, tentu ada konsekuensi sesuai aturan,” pungkas Malin.
