MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Melawi diyakini menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam mempertemukan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Kondisi tersebut menuntut hadirnya tata kelola pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan dan upaya mendorong pembangunan yang inklusif, Forum Pembangunan Berkelanjutan Melawi (FPBM) menggelar Workshop Human Rights Based Approach (HRBA).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) serta organisasi masyarakat sipil (CSO/CBO) di Kabupaten Melawi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) dan pembangunan daerah.
Workshop yang berlangsung selama dua hari, 21–22 Mei 2026, di Meeting Room Hotel Rajawali Nanga Pinoh tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Benny Robin.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda Melawi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KPH Wilayah Melawi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara dari unsur masyarakat sipil hadir sejumlah lembaga seperti Pasak Kebebu, Pasak Birapati, SUAR, Kepuak, IMPA, KOMPLIT, Pasak Sebaju, hingga WWF Indonesia/ToPP.
Selain menghadirkan fasilitator dari FPBM, kegiatan ini juga menghadirkan Andik Hardiyanto dari WWF Indonesia sebagai narasumber.
Ketua FPBM, Muhammad Firman, menyampaikan bahwa workshop HRBA bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan kerangka kerja HAM, sekaligus memperkuat pendekatan HRBA dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bersama untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman terkait HRBA dan kerangka kerja HAM, serta tersusunnya RTL bersama antara duty bearer dan CSO/CBO guna memperkuat implementasi HRBA dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Melawi tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Perlu adanya kontribusi aktif dari masyarakat dan lembaga sipil dalam mendukung arah pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis HAM.
“Bagaimana program pembangunan di OPD dapat dilaksanakan melalui kerja sama berbagai pihak dengan pendekatan HAM, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Firman juga menyoroti pentingnya penerapan HAM dalam pengelolaan sumber daya alam dan hutan di Kabupaten Melawi. Sebagai daerah yang kaya akan potensi alam, pengelolaan hutan kerap bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat maupun kelestarian lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalisasi potensi konflik agraria dan sosial di masa mendatang.
Penerapan HRBA, lanjut Firman, juga menuntut adanya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM, OPD teknis di Kabupaten Melawi diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih inklusif, terutama dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang terdampak langsung oleh perubahan bentang alam.
“Pembangunan daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya yang bertanggung jawab dengan konservasi yang berbasis pada hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Benny Robin, menyampaikan bahwa workshop tersebut menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam ruang dialog yang konstruktif.
Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret, sehingga prinsip-prinsip HAM benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan.
Benny juga menyoroti kondisi efisiensi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, situasi tersebut menyebabkan sejumlah program pembangunan tidak dapat berjalan optimal, sehingga diperlukan kolaborasi dengan lembaga masyarakat dalam membantu pemerintah merancang arah kebijakan pembangunan ke depan, termasuk pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Benny Robin turut menyampaikan apresiasi kepada FPBM dan WWF Indonesia yang selama ini dinilai aktif membantu pemerintah daerah dalam berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung pemetaan pembangunan daerah berkelanjutan melalui OPD terkait.
“Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah nyata menuju Melawi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
