MELAWINEWS.COM, MELAWI — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 32 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur prioritas pada APBD 2026 menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Melawi, Jumat (28/11/2025).
Di tengah upaya efisiensi anggaran daerah, langkah pemerintah tersebut memunculkan sejumlah catatan penting dari fraksi-fraksi DPRD.
Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah agar pengelolaan pinjaman daerah dilakukan secara disiplin dan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebih di masa mendatang.
Fraksi NasDem pun menegaskan bahwa pembayaran kegiatan yang bersumber dari pinjaman daerah hanya boleh dilakukan setelah dana benar-benar masuk ke kas daerah, guna mencegah gangguan terhadap pos anggaran lainnya.
Senada dengan itu, Fraksi Golkar juga menyoroti rencana pinjaman daerah tersebut.
Fraksi Golkar meminta Pemkab Melawi memastikan kemampuan fiskal daerah sebelum mengambil keputusan final mengenai pembiayaan melalui pinjaman.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya perhitungan matang agar pinjaman daerah Rp 32 miliar tersebut tidak justru menekan ruang fiskal APBD di tahun-tahun berikutnya.
