MELAWINEWS.COM, MELAWI – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.786.07 yang berada di Kota Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, terus melakukan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) utamanya jenis solar.
Selain itu, SPBU 64.786.07 ini juga mempertegas larangan pengisian atau pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen dan tangki siluman skala besar. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, sekaligus menjawab informasi miring yang beredar di masyarakat.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ramadhansyah, selaku Manajer SPBU 64.786.07, Rabu (18/6/2025).
Dia mengungkapkan, adanya informasi miring terkait pengisian BBM bersubsidi yang dilakukan SPBU 64.786.07 menggunakan jerigen dan tangki mobil siluman berskala besar adalah tidak benar, lantaran terus dilakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
“Jika ada pihak yang mengaku memperoleh BBM subsidi secara ilegal dari SPBU ini, hal tersebut adalah bentuk penyalahgunaan yang berada di luar kendali pihak SPBU, dan kemungkinan besar melibatkan oknum tertentu yang bertindak sendiri tanpa sepengetahuan manajemen,” ujarnya
Ramadhansyah menjelaskan, seluruh operasional SPBU yang dipimpinnya berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari PT Pertamina (Persero).
Dikatakan, SPBU juga secara rutin menerima kunjungan monitoring dari PT Pertamina dan aparat berwenang.
Lebih lanjut disampaikan, distribusi BBM subsidi menggunakan jerigen hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan sesuai regulasi, seperti untuk kebutuhan pertanian atau nelayan kecil, yang dibuktikan melalui surat rekomendasi dari instansi terkait.
Ia menegaskan, jika ada oknum petugas SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi yang menyimpang, pihaknya akan menindak oknum petugas tersebut, sehingga distribusi BBM utamanya jenis solar bisa tepat sasaran dimanfaatkan penggunanya.
Dia pun memastikan, bahwa pihaknya akan terus berupaya dalam penyaluran distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku, demi mendukung kepentingan masyarakat luas dan memastikan kualitas maupun takaran bahan bakar yang dijual selalu dalam kondisi optimal.
“Langkah ini dilakukan secara konsisten demi menghindari potensi ketidaksesuaian yang dapat merugikan masyarakat,” pungkasnya.
