Kluisen: Awasi Dana Ketahanan Pangan, Harap Inspektorat Turun Lapangan

oleh -86 views
Wakil bupati Melawi Drs. Kluisen saat membuka rakor di hotel Rajawali Nanga Pinoh Kamis (8/9)

MELAWINEWS.COM,MELAWI– Wakil Bupati Melawi Drs. Kluisen meminta kepada pendamping desa untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, terutama pengawasan pengunaan dana desa. Hal itu dikatakan Kluisen saat membuka rapat koordinasi Perencanaan Desa Berbasis Data SDGS dalam penyusunan RKP desa Tahun 2023, di hotel Rajawali Kamis (8/9).

“Khususnya untuk anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen, bagaimana realisasinya, benar tidak bantuan berupa bibit ikan, pakan dan kegiatan lainnya disalurkan sesuai kebutuhan. Sebab anggaran untuk kegiatan ini lumayan besar,” kata Kluisen.

Dia juga berharap kepada desa untuk mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas. Jangan semua kegiatan diarahkan pada pembangunan fisik, kegiatan lain seperti peningkatan SDM juga harus menjadi perhatian.

“Ada laporan juga yang saya terima, ada bangunan fisik yang sumbernya dari APBD tapi diakui oleh desa. Nah ini perlu diawasi betul, saya juga nanti minta kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan awasi setiap kegiatan supaya tidak ada penyalah gunaan,” katanya.

Kluisen juga meminta kepada kawan-kawan pendamping untuk mendorong desa dalam penganggaran stunting. Karena ini juga menjadi prioritas pemerintah. Apalagi kasus stunting di Melawi juga sangat tinggi maka dari itu perlu perhatian semua pihak.

Suasana rakor di hotel rajawali Nanga Pinoh Kamis (8/9)

“Saya juga titip kepada para pendamping, terkait masalah aset, tolong disampaikan ke desa. Jangan sampai ketika kepala desa sudah tidak menjabat kemudian asetnya juga hilang,” Pungkasnya.

Sementara itu kepala dinas DPMD Melawi. H.Hasan, juga menyampaikan agar dalam penggunaan dana ketahanan pangan lebih berhati-hati, sebab dana ini juga menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum.

“Kawan-kawan pendamping harus mengawasi betul masalah ketahanan pangan ini, supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan,” jelasnya.

Berkaitan dengan penanganan stuntin, Hasan mengatakan, desa diwajibkan untuk menganggarkannya, sebab ini menjadi perhatian serius yang harus segera diatasi.

“Sebab masalah stunting ini kita berada diurutan 13, maka dari itu perlu penanganan serius, kita akan segera bahas bersama pihak terkait masalah ini,” katanya.

Dalam rakor tersebut hadir TAbProvinsi Irwansyah, TA Kabupaten, para pendamping desa dan pendamping lokal desa. Hadir juga para Kabid dan kasi di lingkungan DPMD Melawi.