Lelang Jabatan Sekda Tunggu Izin Mendagri

oleh
Kepala BKPSDM Melawi, Paulus

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pemkab Melawi hingga kini belum memulai proses lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Izin dari Menteri Dalam Negeri yang belum terbit menjadi alasannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus usai menghadiri kegiatan di Kantor Bupati Melawi, Selasa (10/3) mengungkapkan permintaan izin pelaksanaan seleksi jabatan Sekda Melawi sudah disampaikan Mendagri sejak sepekan lalu.

“Izin Mendagri ini diperlukan dalam pelaksanaan seleksi atau lelang jabatan karena mengingat Melawi menjadi salah satu daerah yang menggelar Pilkada. Sehingga diperlukan izin atau ketentuan-ketentuan khusus untuk melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan yang diambil oleh bupati, antara lain seperti pelantikan pejabat,” jelasnya.

Menurut Paulus, pelaksanaan pelantikan tersebut harus mendapat izin Mendagri sesuai dengan dasar hukum yang mengaturnya. Karena bila dilakukan tanpa izin, maka bupati atau petahana bisa melanggar peraturan yang berdampak pada dibatalkannya pencalonannya sebagai salah satu peserta dalam Pilkada.

“Untuk pelaksanaan seleksi atau lelang jabatan ini juga sudah kita ajukan ke Menteri melalui gubernur kalbar. Soal seleksi terbuka jabatan Sekda karena ketentuan seperti yang saya sebutkan, kita juga sudah menyurati melalui gubernur untuk meminta izin,” jelasnya.

Paulus melanjutkan, mekanisme lelang jabatan Sekda, izin dari Mendagri menjadi bagian dari persyaratan dokumen persyaratan lelang jabatan yang akan disampaikan ke Komisi ASN (KASN). Disana lembaga tersebut akan melihat semua persyaratan yang ditentukan, baru kemudian KASN mengeluarkan rekomendasi untuk memperbolehkan pelaksanaan seleksi terbuka.

“KASN ini kan dua kali mengeluarkan rekomendasi, pertama rekomendasi mempelajari semua dokumen perencanaan kita, seperti persyaratan apa, jabatan apa yang dilelang, kemudian siapa pansel dan latar belakang pansel. Kalau sudah memenuhi syarat KASN mengeluarkan rekomendasi pertama yang menyatakan memperbolehkan melaksanakan seleksi terbuka,” katanya.

Kemudian, lanjut Paulus, karena Melawi menjadi daerah yang diterapkan aturan khusus karena Pilkada Serentak, maka harus mendapat izin dulu dari Mendagri. Karena hasil dari lelang atau seleksi tersebut juga harus dilantik setelah mendapat persetujuan dan izin Mendagri.

“Pansel untuk lelang jabatan Sekda sudah dibentuk. Pejabat dari Pemprov Kalbar satu orang, dari kita, pejabat disini satu orang serta dari perguruan tinggi ada tiga orang,” katanya.