MELAWINEWS.COM, Melawi – Sejumlah Fraksi-Fraksi DPRD Melawi memberikan pernyataan sikap bersama usai munculnya statemen Ketua DPRD soal Penyempurnaan DPRD Melawi. Dirumah Dinas Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januari, para anggota DPRD tersebut menilai APBD Melawi tak sesuai prosedur karena melalaikan proses penyempurnaan yang harusnya melibatkan seluruh anggota DPRD serta dua unsur pimpinan lainnya.
Ketua Fraksi Gerindra, Iif Usfayadi mengungkapkan, hingga Minggu ini, tak ada sama sekali proses rapat penyempurnaan APBD Melawi tahun anggaran 2020.
“Jika Ketua DPRD memberikan statemen di media bahwa penyempurnaan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, hal itu adalah tidak benar. Penyempurnaan tersebut dianggap dilakukan secara pribadi, bukan di Lembaga DPRD,” tegasnya.
Iif melanjutkan proses penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD tentang hasil evaluasi Provinsi hanya dilakukan
oleh Ketua DPRD dan pihak eksektif tanpa melibatkan dua unsur pimpinan lainnya. Bahkan anggota Badan Anggaran, dan anggota DPRD lainnya tidak diberitahu dan tidak dilibatkan oleh Ketua DPRD.
“Unsur pimpinan lainnya, Badan Anggaran, dan beberapa Fraksi di DPRD Kabupaten Melawi akan
mengambil sikap dengan segera melaporkan ke Gubernur Kalbar serta Mendagri, agar membatalkan Perda APBD tahun 2020,” ujarnya.
Iif juga menyampaikan pihaknya akan memproses hukum persoalan ini karena diduga telah ada permainan negatif dari oknum terhadap proses APBD yang ditetapkan secara kilat dengan melangkahi peraturan. Kendati demikian ia meminta masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah selaku institusi teknis tetap tenang.
“Karena semua akan berjalan baik dan normal walaupun ada proses perbaikan koreksi yang akan dilakukan oleh DPRD berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPRD inipun dihadiri sembilan anggota DPRD yang mewakili lima fraksi DPRD Melawi. Lima fraksi tersebut meliputi fraksi PAN, PDIP, Gerindra, Persatuan Bangsa dan Fraksi Demokrasi Rakyat Sejahtera.
