MELAWINEWS.COM, TANAH PINOH — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, semakin meresahkan masyarakat.
Persoalan bukan hanya sulitnya mendapatkan BBM di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga harga di tingkat pengecer yang melonjak jauh di atas harga resmi.
Di Kota Baru khususnya, harga Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan bervariasi antara Rp 17.000 hingga Rp 25.000 per liter. Sementara Pertamax dijual sekitar Rp 20.000 per liter.
Kondisi tersebut semakin terasa ketika pasokan BBM tiba di SPBU Kota Baru. Ratusan kendaraan roda dua maupun roda empat langsung memadati SPBU sehingga antrean kendaraan mengular panjang.
Situasi ini menunjukkan persoalan distribusi BBM di wilayah Tanah Pinoh tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan keterlambatan pasokan.
Ketika pasokan datang dalam jumlah terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, warga akhirnya dihadapkan pada dua pilihan sulit yakni menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean atau membeli BBM dari pengecer dengan harga berlipat.
Camat Tanah Pinoh, Budiman, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, kelangkaan BBM terjadi di tengah musim kemarau berkepanjangan yang turut menghambat jalur distribusi.
“Akibat kelangkaan BBM ini sehingga sering terjadi antrean panjang di SPBU Kota Baru. Namun saat antrean berjalan walaupun panjang, berjalan dengan aman dan lancar, tanpa ada gangguan Kamtibmas,” ujar Budiman, Senin (5/10/2026).
Budiman menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan pasokan adalah menurunnya debit Sungai Kapuas akibat kemarau. Kondisi tersebut membuat kapal tanker pengangkut BBM mengalami kendala untuk bersandar di Kabupaten Sanggau.
Akibatnya, pola distribusi BBM mengalami perubahan. Pasokan kemudian dikirim dari Pontianak menuju seluruh SPBU di Kabupaten Melawi menggunakan mobil tangki.
“Pertamina mensuplai BBM dari Pontianak ke semua SPBU di Kabupaten Melawi menggunakan mobil tangki, maka terjadi keterlambatan BBM tiba di Kota Baru. Semua pihak harus saling mengerti dan memahami kondisi yang ada,” sebutnya.
Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi persoalan yang perlu mendapat evaluasi serius. Sebab, gangguan pada satu jalur distribusi dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM di daerah yang berada jauh dari pusat distribusi.
Terlebih, Tanah Pinoh merupakan salah satu wilayah yang memiliki kebutuhan BBM cukup tinggi. Ketika pasokan terlambat, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari pemilik kendaraan, pelaku usaha, petani, hingga sektor transportasi.
Budiman menilai pemerintah dan pihak terkait perlu mulai memikirkan solusi jangka panjang, bukan hanya mengatasi antrean setiap kali pasokan BBM tiba. Salah satu opsi yang dinilai memungkinkan adalah menambah fasilitas SPBU di wilayah Kota Baru.
Menurutnya, penambahan SPBU dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai tingginya permintaan BBM sekaligus mengurangi konsentrasi antrean pada satu titik pelayanan.
“Untuk distribusi BBM tetap normal di wilayah Kecamatan Tanah Pinoh, sangat memungkinkan untuk ditambah pembangunan SPBU di wilayah Kota Baru, untuk mengurai permintaan BBM yang tinggi,” ujarnya.
Usulan tersebut menjadi penting untuk dikaji, terutama apabila persoalan distribusi BBM tidak hanya bersifat sementara akibat kemarau, tetapi berulang setiap kali terjadi gangguan transportasi sungai.
Persoalan distribusi BBM ini juga mulai mendapat perhatian legislatif. DPRD Kabupaten Melawi disebut berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lintas sektor untuk membahas persoalan distribusi BBM di daerah.
Budiman berharap RDP tersebut tidak berhenti pada forum diskusi atau sekadar mencari penyebab kelangkaan. Menurutnya, rapat tersebut harus menghasilkan langkah konkret yang mampu menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“RDP nanti tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat Kabupaten Melawi,” tuturnya.
Ia menegaskan persoalan BBM harus menjadi perhatian lintas sektor karena menyangkut rantai distribusi, mulai dari pasokan, transportasi, penyaluran di SPBU hingga pengawasan di tingkat pengecer.
“Persoalan ini dinilai semakin mendesak karena terjadi bersamaan dengan musim kemarau dan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Melawi. Karena itu, kelangkaan BBM tidak seharusnya dibiarkan menjadi persoalan rutin setiap kali jalur distribusi mengalami gangguan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, aparat pengawasan, dan DPRD perlu duduk bersama untuk memastikan skema distribusi yang lebih tahan terhadap gangguan, sekaligus memperketat pengawasan agar kelangkaan pasokan tidak menjadi celah bagi permainan harga.
