Melawi  

Efisiensi Anggaran 2026, Bupati Dadi Pastikan TPP ASN Tetap Dibayar Penuh Jika PAD Tercapai

Ilustrasi

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi akan dibayarkan secara penuh apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mencapai target pada tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Dadi saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, yang berlangsung di Pendopo Bupati Melawi, Jumat (12/12/2025) lalu.

Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi telah menetapkan target PAD Kabupaten Melawi sebesar Rp104,5 miliar pada tahun 2026.

“Capaian PAD tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam pembayaran TPP ASN,” ujar Dadi.

Sebelumnya, Bupati Melawi juga telah mengungkapkan rencana kebijakan pemangkasan TPP ASN mulai tahun anggaran 2026. Pemangkasan tersebut dipastikan mencapai hingga 50 persen dari besaran TPP yang selama ini diterima dan berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Melawi.

Menurut Bupati, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah.

“Hal ini dilakukan menyusul kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, serta dampak dari kebijakan pemerintah pusat berupa pemangkasan transfer ke daerah yang mencapai Rp 261 miliar pada tahun 2026,” terang Dadi.

“Pemda harus menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan yang ada. Namun demikian, apabila PAD dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka TPP ASN akan dibayarkan kembali secara penuh,” tegasnya.

Dadi pun berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja, menggali potensi PAD secara optimal, serta mendukung kebijakan Pemda demi menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Exit mobile version