MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 dan upaya pencegahan korupsi, di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Kamis (31/7).
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Paulus, dihadiri staf ahli, asisten, pimpinan OPD beserta jajaran dan camat.
Sedangkan dari KPK RI melalui Bidang Direktorat Monitoring dan Pencegahan dihadiri empat orang, sekaligus menjadi pemateri di kegiatan.
Dikesempatan itu, melalui pemaparan Sekda Melawi, Paulus, menekankan pentingnya SPI sebagai panduan dalam kebijakan pencegahan praktik korupsi dan sebagai tolak ukur penilaian di lingkungan Pemkab Melawi.
Paulus juga menyampaikan bahwa SPI bertujuan untuk memberikan peta resiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik kepada Pemerintah Daerah.
“Pemkab Melawi sangat menyambut baik pelaksanaan SPI sebagai salah satu upaya pencegahan praktik korupsi,” ujar Paulus.
Paulus menjelaskan, SPI ini juga dalam rangka mengevaluasi bagaimana anggaran dikelola dan apakah ada potensi penyalahgunaan.
Sementara dari KPK RI, Budi Rustandi, sebagai Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengungkapkan SPI bukan hanya sekadar survei, tetapi merupakan alat untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dalam pencegahan praktik korupsi.
“Survei ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pegawai, pengguna layanan, dan pihak eksternal terkait. Sebagai penyelenggara survei, KPK bertanggung jawab atas penyusunan metodologi, pengumpulan data, dan analisis,” kata Budi.
Ia menjelaskan, dari hasil survei dapat menjadi cerminan komitmen antikorupsi dari Pemerintah Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dan penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi.
“KPK tidak hanya menindak, namun memberikan sosialisasi pencegahan korupsi. KPK terus merangkul daerah untuk sama-sama mengawasi tindak pidana korupsi demi kemajuan daerah yang lebih baik,” ujar Budi.
Dikesempatan itu, Budi mengingatkan bahwa KPK tidak menghendaki adanya kasus korupsi di Kabupaten Melawi, seperti yang sudah terjadi di dua daerah Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini.
“KPK berharap dari Kabupaten Melawi tidak tersandung kasus korupsi,” pungkasnya.
