MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi terkait pinjaman daerah ke pihak ketiga tak mendapat rekomendasi persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Paulus, Kamis (12/6/2025).
Paulus menyampaikan, sebelumnya Pemkab Melawi akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 180 miliar dalam APBD Perubahan Melawi 2025 untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di diantaranya untuk anggaran rehab kantor bupati, pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan serta pengeluaran pembiayaan sektor-sektor infrastruktur lainnya.
Diterangkan, setelah surat atau dokumen pinjaman daerah dari Pemkab Melawi ditelaah Menkeu, kemudiaan Menkeu tak memberikan rekomendasi persetujuan lantaran mekanisme persyaratan pinjaman daerah ini belum memenuhi syarat.
Paulus mengungkapkan, pemantauan Menkeu yang dilakukan tak menyetujui pinjaman daerah ini lantaran nomenklatur pinjaman daerah ini belum masuk dalam batang tubuh APBD Melawi 2025. Sementara pinjaman daerah termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.
Ia menjelaskan, Pemerintah Daerah diperbolehkan mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga jika keuangan daerah melebihi ambang batas defisit harus ijin dari Menkeu. Daerah juga harus memenuhi syarat rasio kemampuan pengembalian hutang.
“Tapi jika dibawah ambang batas defisit keuangan daerah hanya 3,4 persen atau sekitar Rp 40 miliar yang dibutuhkan untuk pinjaman daerah tak perlu rekomendasi persetujuan Menkeu,” ujar Paulus.
Paulus mengakui skema pinjaman daerah ini memang harus sesuai dengan regulasi dalam postur APBD Melawi 2025 karena kemampuan fiskal pemerintah daerah yang masih rendah.
“Sebelumnya di tahun anggaran 2024, kami dari pihak Pemda bersama DPRD Melawi memang belum membahas rencana pinjaman daerah ini sehingga tidak didudukkan dalam KUA-PPAS APBD 2025,” terang Paulus.
