MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), akan melakukan pengisian jabatan definitif eselon II untuk lima pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu dikatakan Kepala BKPSDM Melawi, Jaya Sutardi, Kamis (13/3).
Jaya menjelaskan, dilingkungan Pemkab Melawi hingga kini sejatinya ada delapan pimpinan OPD yang kosong pejabatnya dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Diterangkan, dari delapan pejabat OPD yang kosong tersebut, ada tiga jabatan kepala dinas telah di proses melalui lelang jabatan tahun 2025 ini yakni DPUPR, Disnaker dan Dinas Koperasi, menyisakan lima OPD.
Lebih lanjut, Jaya menjelaskan, untuk mengisi jabatan pimpinan definitif untuk lima OPD yang kosong pejabatnya tersebut, mekanismenya akan dilakukan melalui job fit dan evaluasi kinerja, bukan melalui proses lelang jabatan.
Mekanisme job fit ini, kata Jaya, akan memantau seberapa baik seorang pegawai menduduki jabatannya melalui uji kompetensi, kemudian menggeser atau rotasi pejabat eselon II yang sudah ada di lingkup Pemkab Melawi, dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kesempatan mengikuti job fit ini, lanjutnya, juga berlaku bagi pejabat yang saat ini menjadi pelaksana tugas atau Plt. “Hasil dari job fit tersebut akan menentukan posisi pimpinan OPD dimana ditugaskan nantinya,” paparnya.
“Kita akan mempersiapkan job fit untuk memastikan bahwa jabatan yang kosong dapat segera diisi oleh pejabat yang kompeten dan berintegritas, demi kelancaran roda pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik di lingkup Pemkab Melawi,” ujarnya.
Jaya menambahkan, tidak menutup kemungkinan juga, jika nanti dalam proses seleksi job fit tersebut, ada pejabat dinilai tak berkompeten untuk menduduki kepala OPD yang dimaksud, maka bisa saja ke depan dilakukan proses lelang jabatan bagi OPD yang masih kosong atau dijabat Plt.
