Defisit APBD-P Melawi Tak Sampai Rp 100 Miliar

oleh

MELAWINEWS.COM, Melawi – Pemkab Melawi mengklarifikasi soal besaran angka defisit APBD-P Melawi yang disebut mencapai Rp 104 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Melawi, Abang Mangkota menyatakan defisit sebenarnya sebesar Rp 64,7 miliar atau 6,5 persen dari total APBD Melawi.

Terkait defisit, BPKAD mengungkapkan defisit awal dalam APBD murni 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 30,8 miliar. Sementara untuk APBD Perubahan, terjadi selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 103,9 miliar karena berkurangnya pendapatan daerah serta belanja untuk penanganan Covid-19.

“Pemkab sendiri memiliki alokasi Silpa 2019 sebesar Rp 40,17 miliar. Dikurangi dengan pengeluaraan pembiayaan daerah sebesar Rp 1 miliar, maka Silpa APBD Melawi sebesar Rp 39,17 miliar,” ujar Abang Mangkota.

Sehingga di dalam APBD perubahan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 yakni selisih pendapatan dan belanja Rp 103,9 miliar dikurangi Silpa APBD Melawi sebesar Rp 39,17 miliar sehingga total defisit menjadi Rp 64,74 miliar.

Pemerintah Kabupaten Melawi telah merelokasi anggaran untuk menangani Covid-19 dengan memangkas anggaran belanja sebesar 25 persen, namun hal ini belum bisa menutupi defisit anggaran yang besarnya mencapai Rp 64,7 miliar atau mencapai 6,5 persen. Hanya sesuai dengan Perppu Nomor 01 tahun 2020 yang resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 2 poin a nomor 1 memperbolehkan defisit APBD lebih dari tiga persen selama diperuntukkan untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi.

Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebutkan defisit pada APBD perubahan terjadi karena adanya pemangkasan dan pengurangan sejumlah pos pendapatan daerah, khususnya pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rinciannya Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 45,7 miliar dalam APBD murni Tahun Anggaran 2020 berubah menjadi Rp 25,3 miliar dalam APBD Perubahan, atau berkurang sebesar Rp 20,3 miliar.

Kemudian untuk Dana Perimbangan dari total Rp 823,3 miliar pada APBD 2020 berkurang Rp 105,8 miliar menjadi Rp 717,5 miliar dalam APBD Perubahan. Rinciannya untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berkurang Rp 471 juta, kemudian untuk Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang Rp 66,8 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang Rp 38,5 miliar. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah dari Rp 225,09 miliar pada APBD murni 2020, bertambah menjadi Rp 250,39 miliar pada APBD Perubahan atau bertambah sebesar Rp 25,29 miliar.

“Sehingga total pendapatan daerah 2020, APBD Murni dari Rp 1.094 miliar menjadi Rp 993 miliar atau berkurang sebesar Rp 100,9 miliar,” jelas Abang.