MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH-Sejumlah warga mendatangi kantor desa Tanjung Lay pada Senin (13/4), mereka mempertanyakan bantuan pemerintah yang baru saja disalurkan beberapa hari sebelumnya.
Atong salah satu perwakilan masyarakat mempertanyakan, bantuan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada warga, bagaimana mekanisme penyalurannya. “Apakah benar ada bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial lainnya, kalaupun ada berupa apa, dan bagaimana sistem penyalurannya kepada masyarakat, apakah sistem tebang pilih, nepotisme, bertahap berjenjang atau lainnya,” katanya.
Menanggapi hal tersebut Pj Kades Tanjung Lay Eka Nur Oktavian Sari mengungkapkan, memang benar ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk beras, namun kata Eka bantuan tersebut bukan untuk Rastra, melainkan untuk bantuan keluarga miskin terdampak covid19. Jumlah KK yang menerima sebanyak 113 Kepala Keluarga (KK).
Kata Eka sistem penyalurannya tentu saja berdasarkan data yang diperoleh dari RT, Kemudian berjenjang ke Kadus dan sampailah ke desa. “Saya tidak ada kepentingan di sini, karena saya bukan orang sini, Insya Allah keluarga saya juga tidak ada yang di Tanjung Lay, datanya dari RT, RT yang lebih paham dengan masyarakat di wilayahnya, karena RT yang lebih paham kondisi masyarakatnya,” kata Eka.
Ia menjelaskan, sebelum beras ini disalurkan pihaknya bersama perangkat desa juga sudah melakukan rapat untuk menentukan siapa penerima bantuan tersebut. Bahkan dalam rapat tersebut diprioritaskan yang tidak mendapatkan PKH, BKTM dan lain sebagainya, jadi yang kita prioritaskan adalah warga yang tidak mampu,” katanya.
Ia mengungkapkan, jika mengikuti ketentuan yang ada, bantuan beras tersebut yang harus diserahkan adalah 20 Kg per KK, namun setelah melihat kondisi di lapangan, warga Tanjung Lay yang terdampak covid ini cukup banyak, maka beras yang harusnya 20 Kg per KK dikurangi menjadi 10 Kg per KK, namun jumlah penerimanya ditambah.
“Kalau mengikuti data yang kita dapat 113 itu, mungkin yang datang ke kantor desa ini lebih banyak lagi, maka dari itu diprioritaskan yang sangat membutuhkan, kalau untuk mengkoordinir semua warga, memang tidak akan cukup dari pemerintah,” tegas Eka.
