Politisi PKB ini Siap Pangkas Pokir Demi Penanggulangan Corona

oleh
Heri Iskandar

MELAWINEWS.COM, Melawi – Wabah Corona (Covid-19) yang semakin mewabah memerlukan perhatian dari seluruh pihak. Pemkab Melawi yang sudah membentuk gugus tugas penanggulangan dan pencegahan Covid-19 pun diminta untuk mempersiapkan anggaran yang lebih untuk mendukung seluruh program penanganan Corona, termasuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta kebutuhan masyarakat yang pastinya akan terdampak hebat pada sektor perekonomian.

Anggota DPRD Melawi, Heri Iskandar meminta Pemkab Melawi untuk duduk bersama untuk membahas penanganan Covid-19 di Melawi. Menurutnya, dengan kondisi darurat seperti saat ini, jajaran legislatif pun siap untuk memberi masukan terkait tindak lanjut penanganan wabah Corona yang semakin meluas di Indonesia.

“Walau memang di Melawi belum ditemukan kasus positif dan tentunya kita sama-sama berharap jangan sampai hal tersebut terjadi disini, DPRD dan Pemkab sebaiknya bisa duduk bersama sehingga bisa dibahas apa-apa yang mesti menjadi prioritas untuk penanggulangan Corona ini,” katanya.

Ketua Komisi III ini mengatakan, hal yang penting misalnya terkait dukungan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Melawi. Apalagi informasi awal, dana yang tersedia hanya sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari dana tak terduga dalam APBD Melawi. Heri menilai, dana tersebut tidak mencukupi untuk mengantisipasi penyebaran Corona kedepannya.

“Hal ini yang mesti dibicarakan bersama. Saya pribadi siap kalau memang nantinya pokir anggota DPRD harus dipangkas untuk dialokasikan ke penanganan Corona. Misalnya setiap dewan dipangkas Rp 100 juta, tentunya lumayan anggaran yang bisa digeser untuk penanganan dan pencegahan Corona,” katanya.

Tentunya, pengorbanan terkait anggaran juga harus dilakukan oleh pihak eksekutif. Heri menilai, sejumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah, termasuk mungkin pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas bisa ditunda dan dananya dialihkan untuk penanggulangan Corona. Termasuk perjalanan-perjalanan dinas yang bisa dialokasikan untuk hal tersebut mengingat dengan kondisi saat ini tak memungkinkan untuk pegawai Melawi bepergian keluar daerah. Tentunya pergeseran ini dilakukan sesuai dengan aturan. Pemkab bisa berkonsultasi dengan Inspektorat atau BPK dalam hal tersebut.

“Pos-pos ini bagaimana nanti bisa digeser untuk mendukung pencegahan dan penanggulanganan wabah serta dampak di sektor lainnya. Termasuk juga untuk membantu masyarakat, bila nantinya harus dilakukan lockdown atau isolasi diri. Karena dengan kebijakan pemerintah sekarang kan banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja. Imbauan harus berada di rumah, sulit dilakukan karena kalau tak kerja, dia tak makan,” tegasnya.

Karena, lanjut Heri, saat ini yang dibutuhkan untuk menghadapi Corona yang utama yakni ketersediaan  sarana dan prasarana bagi petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien. Dibutuhkan APD yang mencukupi serta fasilitas yang memadai sehingga mampu melayani dengan maksimal, seandainya ada kasus positif Corona di Melawi.

“Termasuk insentif tambahan bagi petugas kita yang berada di garda terdepan penanganan Corona. Saya juga berharap, ada pemantauan bagi para warga kita yang datang dari luar Melawi, termasuk Terminal ataupun kendaraan pribadi, sehingga kita bisa antisipasi sejak awal Corona ini,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Melawi, Panji mengatakan soal anggaran memang masih baru akan dihitung terkait kebutuhan yang diperlukan. Dana yang bisa disiapkan, baru dana tak terduga sebesar Rp 500 juta yang pencairannya harus dengan persetujuan DPRD Melawi.

Terpisah, Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti mengatakan rapat pembahasan terkait anggaran untuk penanggulangan Covid-19 baru akan dibahas dalam Banmus DPRD Melawi. Ia pun belum bisa mengomentari sejumlah wacana seperti yang dilontarkan Heri Iskandar.

“Setelah rapat Banmus nanti akan saya sampaikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Melawi, Kusmas Hadi Saputra menilai anggaran untuk penanganan Covid-19 di Melawi bila hanya mengandalkan dana tak terduga senilai Rp 500 juta tentunya sangat kecil dan tak akan mencukupi, bahkan untuk mendukung pengadaan peralatan medis serta APD.

“Belum lagi menghitung dampak ekonomi dan sosial masyarakat akibat Pandemi Corona di Melawi kedepannya,” katanya.

Karenanya, Kusmas menilai bila anggota DPRD serta Pemkab Melawi mau mengorbankan sebagian anggaran yang menjadi pokok pikiran dalam DPRD untuk dialihkan untuk anggaran penanggulangan Corona tentu hal tersebut menjadi hal yang sangat baik.

“Kita pun apresiasi haji Heri yang mau memangkas pokirnya. Kalau bisa jangan dewan saja, tapi juga pejabat eksekutif yang punya aspirasi atau kegiatan yang tidak terlalu penting juga dialihkan untuk penanganan Corona,” sarannya.