Fraksi PDIP Persoalkan Hasil Evaluasi Pemprov APBD Melawi 2020 Tanpa Penyempurnaan

oleh
Ilistrasi APBD

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Ketua Fraksi PDIP DPRD Melawi, Kluisen menyebut, bahwa DPRD Melawi tidak menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil evaluasi Pemprov Kalbar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Melawi 2020.

Menurut Kluisen, berdasarkan hasil evaluasi dari Pemprov Kalbar tersebut, APBD Melawi tentang penjabaran APBD 2020 harus disempurnakan agar sesuai untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Setelah evaluasi Pemprov Kalbar, sesuai aturan untuk disempurnakan kembali antara TPAD dan Banggar DPRD, kemudian diputuskan bersama melalui sidang paripurna, selanjutnya kemudian disampaikan ke Kemendagri dan Kemenkeu. Fraksi PDIP justru mempertanyakan legal formal buku APBD tersebut, lantaran hal itu tidak dilakukan,” kata Kluisen, Kamis (9/1).

“Kami mempertanyakan hal ini karena semestinya usai hasil evaluasi Pemprov Kalbar atas APBD Melawi tahun 2020, semestinya Bupati menggelar penyempurnaan bersama DPRD. Tapi hal ini justru dilewati,” kata KLuisen.

Kluisen mengatakan, tanpa adanya rapat penyempurnaan bersama DPRD, ia menilai pengelolaan APBD tak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Seharusnya proses penetapan APBD berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Khususnya usai asistensi dari Pemprov Kalbar, APBD tersebut kembali dibahas bersama DPRD untuk dilakukan penyempurnaan.

“Penyempurnaan hasil evaluasi sudah diatur dalam pasal 115 sesuai PP 12 tahun 2019 dimana penyempurnaan dilakukan oleh kepala daerah melalui TAPD bersama DPRD melalui Badan Anggaran. Hasil penyempurnaan baru kemudian ditetapkan oleh keputusan pimpinan DPRD,” katanya.

Kluisen pun menilai dengan legal formal APBD Melawi yang belum jelas, maka Fraksi PDIP meminta agar bupati tidak mengeksekusi APBD Melawi tahun 2020 kecuali gaji bulanan karena tidak sesuai dengan aturan tersebut.

“Kami juga meminta agar Gubernur bisa kembali memanggil bupati dan DPRD Melawi untuk menjelaskan tentang APBD tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan Kluisen, putusan penyempurnaan APBD, seharusnya juga ditandatangani oleh tiga pimpinan DPRD, tak hanya oleh Ketua DPRD semata. Setelah itu baru dilakukan paripurna.