Enam Fraksi Setuju, Hanya Gerindra Tolak Raperda Penyertaan Modal PDAM

oleh
Penandatanganan Persetujuan KUA PPAS RAPBD Melawi tahun 2020 serta persetujuan lima Raperda Melawi

MELAWINEWS.COM, MELAWI – DPRD Melawi mengesahkan lima Raperda yang telah diusulkan Pemkab Melawi. Keputusan ini diberikan usai mayoritas fraksi menerima lima Raperda tersebut.

Dalam Pendapat Akhir Fraksi terkait Raperda-Raperda Melawi yang digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Melawi, Jumat (22/11) sore, beberapa fraksi memberikan catatan berbeda terhadap Raperda yang akan disahkan bersama.

Lima Raperda yang dibahas yakni Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Melawi, Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tera atau Tera Ulang, Raperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok serta Raperda tentang Perubahan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang kepala desa.

Fraksi Persatuan Demokrasi Rakyat Sejahtera melalui juru bicaranya, Yordanes memberikan persetujuan terhadap lima Raperda tersebut untuk kemudian disahkan menjadi Perda. Ia menyampaikan bahwa fraksinya bangga dengan kinerja terhadap PDAM Melawi.

“Maka harapan besar fraksi kami serta masyarakat Melawi agar pelayanan lebih ditingkatkan lagi. Karena banyak rumah dan Kawasan yang belum teraliri PDAM,” katanya.

Sementara itu, terkait penyertaan modal, Yordanes menyatakan perlu ada penjelasan serta persentase penggunaan dana untuk disampaikan ke DPRD. Agar DPRD bisa melihat sejauh mana keberhasilan dan dampak manfaat bagi masyarakat Melawi.

Yordanes juga menyatakan fraksinya menerima Raperda Penyertaan modal pada bank Kalbar serta penyertaan modal pada PDAM Tirta Melawi. Namun fraksinya memberikan catatan agar proses penyertaan modal tidak tidak dilaksanakan pada APBD Perubahan 2019.

“Fraksi kami juga menerima Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok, serta Revisi Raperda tentang Kepala Desa,” ujarnya.

Sedangkan dari Fraksi Golkar dan PAN juga menyatakan menerima lima Raperda untuk disahkan menjadi Perda. Namun untuk eksekusi penyertaan modal PT Bank Kalbar dan PDAM Tirta Melawi untuk tidak dilakukan pada APBD 2019, dan dianggarkan kembali pada 2020 mendatang.

Juru bicara fraksi PAN, Hendegi Januardi turut menyampaikan khusus penyertaan modal untuk PDAM Tirta Melawi, tidak diperuntukkan bukan untuk operasional rutin seperti gaji, tunjangan dan insentif.

“Pemda juga tak bisa memaksakan diri dan harus memperhatikan prioritas pembangunan serta melihat kemampuan keuangan daerah. Sebaiknya penyertaan modal ini diajukan kembali pada APBD Melawi 2020,” tegas Wakil Ketua DPRD Melawi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Ardeni menyatakan fraksinya menolak penyertaan modal pada PDAM Tirta Melawi. Alasannya fraksi Gerindra membutuhkan waktu untuk mengkaji secara mendalam raperda ini.

“Karena waktu yang diberikan belum cukup bagi kami untuk mengambil keputusan terhadap raperda tersebut. Kami juga berharap Raperda yang disahkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten Melawi,” ujarnya.

Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti diakhir persidangan menyampaikan hanya satu fraksi DPRD Melawi yakni Fraksi Gerindra menolak Raperda Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Melawi. Enam Fraksi sisanya menerima seluruh Raperda dengan sejumlah catatan .

“Dengan demikian lima Raperda ini akan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Melawi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Melawi,Panji dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan anggota komisi serta fraksi fraksi DPRD kabupaten Melawi yang telah serius dengan cermat menganalisis dan melakukan pembahasan materi Raperda yang disampaikan oleh Pemkab Melawi.

“Tentunya sebagai mitra kerja, pimpinan dan anggota DPRD bisa menjadi mitra yang baik karena bisa berdialog membangun kompromi yang konstruktif dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Ia berharap eksekutif dan legislatif harus selalu sinergi dan membangun kerja sama yang kokoh terutama dalam menyusun produk hukum daerah yang prosedural, berkualitas, implementatif dan aspiratif sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.