Tok ! APBD Perubahan 2019 Sebesar Rp 1,2 T Diketuk

oleh
Bupati Panji menandatangani Berita acara kesepakatan Raperda APBD perubahan tahun 2019

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2019 akhirnya disepakati bersama DPRD dan Pemkab Melawi, Kamis (31/10) malam. Seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda APBD-P dalam Pendapat Akhir Fraksinya.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti, nilai APBD Perubahan yang disepakati meningkat dibandingkan dengan APBD murni 2019, khususnya dari nilai belanja daerah.

“Pendapatan daerah dalam APBD perubahan sebesar Rp 1,178 triliun. Sedangkan Belanja ditetapkan sebesar Rp 1,226 triliun. Pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp 23,1 miliar. Sesudah perubahan menjadi Rp 48,7 miliar,” katanya.

Penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Melawi

Tujuh fraksi yang ada di DPRD Melawi pun menyatakan menerima Perubahan APBD Melawi ini dengan sejumlah catatan dan saran masukan. Seperti dari fraksi PAN dalam PA Fraksi yang disampaikan langsung ketua Fraksinya , Joni Yusman dimana bila belanja daerah berpotensi menimbulkan defisit agar tidak dilakukan belanja melebihi kemampuan daerah.

“Karena defisit membebani APBD tahun berikutnya. Kita berkaca pengalaman APBD Melawi di tahun sebelumnya. Jangan belanja berorientasi pada keinginan dan nafsu semata tapi melihat prioritas pembangunan yang ada,” sarannya.

Sedangkan dari fraksi Persatuan Demokrasi Rakyat Sejahtera meminta agar pemerintah memperhatikan penyerapan anggaran sesuai target ditetapkan serta penggunaan anggaran tepat guna.

“Jangan hanya untuk menghabiskan anggaran semata. Tapi realisasi harus demi masyarakat Melawi,” kata juru bicara fraksi PDRS, Widya Rima

Dilanjutkan Widya, perencanaan dan pelaksanaan satu proses . Apa yang dilaksanakan itu yang dievaluasi. Dan temuan evaluasi masuk dalam penyusunan rencana baru. Widya juga meminta jangan terkesan APBD yang disodorkan hanya sebatas copy paste.

“Maka bila ada kelemahan yang dijumpai dalam proses kegiatan. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Melawi,Panji menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan upaya maksimal DPRD Melawi dalam membahas APBD perubahan 2019 dengan serius. Apalagi mengingat seluruh fraksi juga bulat menerima Raperda perubahan APBD.

“Pembahasan berjalan dengan komitmen yang kuat antara Legislatif dan eksekutif. DPRD menjadi mitra yang baik karena bisa berdialog dan berkompromi dengan konstruktif untuk membangun Melawi,” katanya

Atas beberapa pemikiran dan penjelasan fraksi, Panji pun mengucapkan terima kasih. Termasuk koreksi PP 58 tahun 2005 menjadi PP 12 tahun 2019 yang menjadi pedoman penyusunan anggaran dari Fraksi Gerindra.

“Hal ini harus kita revisi. Walau isinya tidak banyak berubah,” katanya.

Soal Dukungan terhadap penyerapan anggaran diharap sesuai dengan target dan rencana yang ada, Panji menegaskan hal ini akan menjadi perhatiannya. Ia mengajak DPRD untuk bekerja sama menciptakan stabilitas anggaran.

Begitu pula soal APBD bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, dirinya menyepakati hal tersebut dan menegaskan hal ini sebagai Prinsip yang harus kita pegang bersama.

“Saran untuk kegiatan APBD jangan sampai menjadi masalah. Kita semua sepakat harus hati hati. Bila tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan maka saya akan katakan pada SKPD untuk tidak dilaksanakan. Tentunya setelah melalui pertimbangan,” kata Panji.

Suasana sidang paripurna DPRD Melawi yang membahas APBD perubahan 2019

Belanja Daerah Meningkat
Bupati Melawi, Panji mengungkapkan sejumlah alasan terkait pentingnya adanya pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2019. Salah satunya karena masih adanya sejumlah item belanja langsung yang mengalami kekurangan anggaran dalam APBD murni.

Hal tersebut disampaikan Panji dalam penyampaian Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Melawi atas Raperda APBDP Melawi tahun 2019 dalam Rapat Paripurna di DPRD.

“Hal yang mengharuskan adanya perubahan belanja dalam APBD perubahan 2019 dapat kami jelaskan bahwa dikarenakan adanya kekurangan anggaran untuk belanja langsung khususnya gaji dan kesejahteraan pegawai, pembayaran JKN (jaminan kesehatan nasional), belanja hibah BOS dan anggaran dana desa (ADD) pusat,” jelasnya.

Panji juga menjelaskan penambahan dana di SKPD,terkait dengan kebijakan dan program yang dianggarkan dalam APBD seperti program dari pemerintah pusat berkaitan dengan penganggaran untuk hibah KPU dan Bawaslu dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang mana tahap persiapannya dimulai dari 2019 dan pemerintah daerah wajib menganggarkan untuk pelaksanaan tahapan tersebut.

“Kemudian penyelesaian program prioritas berkenaan dengan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kabupaten melawi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Panji, dalam belanja tidak langsung masih terdapat kekurangan perhitungan tambahan penghasil dan gaji di beberapa SKPD. Serta perlu adanya penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan.

Panji juga menjelaskan terkait pendapatan dan belanja yang bertambah pada KUA dan PPAS perubahan terdapat perbedaan dapat dijelaskan bahwa pada saat pembahasan KUA dan PPAS perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD masih terdapat kegiatan kegiatan yang belum di akomodir.

“ Sehingga untuk mendapatkan kesesuaian antara belanja dan pendapatan dengan menaikkan pendapatan,” katanya.

Panji juga menjawab soal utang kepada pihak ketiga terhadap kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Perikanan pada 2018 bahwa secara umum item rincian hutang Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017-2018 tidak termasuk dalam APBD perubahan tahun 2019 karena sudah terealisasi di APBD murni tahun anggaran 2019.

“Sedangkan hutang Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2018, cadangan dana untuk pembayaran sudah teranggarkan melalui pos pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2019, namun sampai saat ini belum terrealisasi karena masih terkendala dengan pengakuan terhadap hutang tersebut dan belum diverifikasi serta tidak masuk dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018,” katanya.

Panji juga menjawab pertanyaan terkait kebijakan belanja dengan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada upaya meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Pemkab telah berusaha mengakomodir semua masalah melalui musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten.

“Sehingga diharapkan ketiga problem yakni tingginya angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan wilayah minimal bisa teratasi dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Selain dari hasil musrenbang, pemerintah juga berharap kepada pemerintah desa melalui dana desanya bisa memberikan kontribusi terhadap wilayahnya dalam hal penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.