Soal Sekwan, DPRD Melawi Tak Berikan Persetujuan Baru

oleh
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Melawi, Iif Usfayadi

MELAWINEWS.COM, Melawi – DPRD Melawi merespon surat Bupati Melawi terkait usulan persetujuan penetapan Sekretaris DPRD yang telah dikirim sejak 21 Oktober lalu.

Dalam Rapat Konsultasi yang digelar oleh pimpinan DPRD bersama tujuh ketua fraksi, Jumat (1/11) diputuskan bahwasanya pimpinan DPRD tetap mengacu pada surat pimpinan DPRD periode sebelumnya yang telah memberikan persetujuan kepada satu nama calon sekwan yakni Syaiful Khair.

Ketua Fraksi Gerindra, Iif Usfayadi saat dihubungi melawinews.com mengungkapkan rapat konsultasi yang digelar pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi akhirnya bersepakat untuk tetap menggunakan surat persetujuan pimpinan DPRD Melawi masa jabatan 2014-2019 yang juga telah disampaikan ke Bupati Melawi pada 6 Mei 2019.

“Keputusan ini diambil karena enam dari tujuh fraksi menyepakati tetap menggunakan persetujuan pimpinan periode sebelumnya. Hanya satu fraksi yakni Nasdem yang meminta agar Persetujuan Pimpinan DPRD soal Sekretaris DPRD Melawi dikaji ulang,” katanya.

Dengan kesepakatan tersebut, lanjut Iif, maka Pimpinan DPRD Melawi saat ini tidak akan mengeluarkan persetujuan baru terkait Sekretaris DPRD. Surat balasan juga menurutnya telah ditandatangani tiga unsur pimpinan dan segera dikirimkan ke bupati.

Terkait alasan tetap mengacu pada Persetujuan Pimpinan DPRD sebelumnya, Iif menerangkan keputusan soal persetujuan Sekwan sudah diberikan oleh pimpinan DPRD sebelumnya, sehingga tak mungkin lagi mengeluarkan putusan yang sama terkecuali memang ada pencabutan keputusan ini.

“Tidak ada yang dilanggar dengan keputusan pimpinan DPRD sebelumnya di periode 2014-2019. Jadi tak ada alasan kami untuk mencabut keputusan tersebut. Apalagi keputusan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan DPRD ini adalah lembaga,bukan perorangan,” katanya.

Iif melanjutkan apalagi surat bupati juga terkait objek yang sama yakni persetujuan sekwan definitif. Kecuali memang sebelumnya surat Pimpinan DPRD sebelumnya sudah dicabut. Pandangan ini menurut Iif juga menjadi pertimbangan serupa bagi beberapa fraksi lainnya yang sama menyepakati agar tetap mengacu pada keputusan pimpinan Dprd sebelumnya.