‘Perang’ Syaiful Khair dan Bupati Melawi Berujung di Jalur Hukum?

oleh
Bupati Panji dan Syaiful Khair

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Konflik terbuka antara Bupati Melawi, Panji, dengan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Melawi, Syaiful Khair, kian meruncing.

Syaiful Khair, yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Melawi, sebelumnya telah direkomendasikan DPRD Melawi untuk menduduki posisi Sekretaris DPRD Melawi definitif. Namun, hingga kini belum juga dilantik Bupati Melawi.

Proses pelantikan Sekretaris DPRD yang seharusnya sudah dilakukan pada masa tugas anggota DPRD yang lama, namun hingga memasuki masa tugas anggota DPRD periode 2019-2024, Bupati Melawi belum juga melantik pejabat status definitif.

Apalagi dengan muncul kabar bahwa Bupati sudah kembali menyurati Pimpinan DPRD terkait persetujuan baru Sekretaris DPRD Melawi, Syaiful pun akan mempertimbangkan menempuh jalur hukum dengan mengadukan persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syaiful menegaskan, dirinya bakal menempuh upaya hukum, sambil menunggu sikap Bupati Melawi dan DPRD Melawi, agar tetap dilantik menjadi Sekretaris DPRD Melawi. .

“Ini langkah pertama saya untuk mempertahankan hak ASN. Sebagai ASN, saya mengikuti aturan. Sudah berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait masalah ini. Mulai dari Komisi ASN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Gubernur Kalbar,” kata Syaiful, Rabu (30/10).⁣

Selain itu, sambung Syaiful, terkait langkah hukum yang akan ditempuh, dirinya juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah pakar hukum, termasuk pengacara.

“Bisa dengan mem-PTUN kan lembaga DPRD terutama pimpinan DPRD bila nantinya mengambil keputusan baru soal rekomendasi persetujuan dewan soal Sekwan. Atau jika bupati melantik Sekwan selain yang telah mendapat persetujuan DPRD. Tapi saya masih menunggu perkembangan, bagaimana akhir polemik ini. Ya saya siap mengambil langkah hukum dengan berbagai resiko,” katanya.

Dirinya juga mengaku sudah berkonsultasi dengan komisioner ASN, bahwa seluruh ASN di Indonesia sudah diakomodir hak-hak hukumnya dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Bilamana ada ASN yang dizolimi, yang haknya tidak diberikan sepantasnya. Maka ASN punya jalur untuk mengoreksi keputusan pejabat tata usaha negara.

DPRD Desak Bupati Lantik Sekretaris DPRD Definitif

Sebelumnya, DPRD Melawi telah berulang kali meminta Bupati Melawi untuk melantik Syaiful Khair menjabat Sekretaris DPRD Melawi definitif, karena selama beberapa bulan terakhir ini dijabat pelaksana tugas (Plt).

Desakan itu kembali mengumandang saat interupsi dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Melawi, Iif Usfayadi, dalam rapat paripurna DPRD Melawi pada agenda pelantikan unsur Pimpinan DPRD Melawi diruang rapat paripurna DPRD Melawi, Jumat (18/10) lalu.

Pada saat interupsi, Iif meminta kepada Bupati Melawi, agar segera melantik Sekretaris DPRD definitif. Mengingat seluruh proses tahapan lelang jabatan hingga permintaan Bupati Melawi ke DPRD soal rekomendasi siapa yang akan menduduki posisi Sekretaris DPRD sudah dipenuhi.

Namun, hingga bergulirnya waktu, yang berujung rekomendasi dari KASN pun sudah keluar untuk melantik pejabat yang direkomendasikan DPRD, tapi hingga kini juga perintah rekomendasi KASN tersebut belum di indahkan bupati.

“Saya mengetuk hati kecil bupati agar melantik Sekretaris DPRD Melawi, sehingga kinerja DPRD bisa lebih optimal. Sebab, agenda kedewanan tanpa sekretaris definitif akan terganggu,” ujar Iif.

Jabatan Sekretaris DPRD sendiri sesuai dengan Pasal 31 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah perlu diusulkan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan penetapan.

Sebelumnya, tiga nama yang diusulkan menjabat Sekretaris DPRD Melawi berdasarkan proses tahapan hasil lelang jabatan di lingkungan Pemkab Melawi yakni Dalyudi sebagai peringkat pertama, Silvani Umran peringkat kedua, dan Syaiful Khair pada posisi peringkat tiga. Satu nama yang direkomendasikan oleh DPRD Melawi adalah Syaiful Khair.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Melawi, Panji, mengakui sudah menerima surat KASN. Ia pun menyatakan sah-sah saja terkait rekomendasi ini. Hanya ia tetap masih menunda pelantikan Sekretaris DPRD karena melihat berbagai dasar peraturan yang ada.

Artinya, lanjut bupati, hak prerogatif untuk melantik sekretaris ini tetap ada di bupati. Memang, DPRD sudah memilih langsung pejabat yang akan ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD. Atas hal ini, Pemkab kembali meminta BKPSDM untuk berkonsultasi ke pusat.

“Hasil konsultasi itu mengatakan, antara bupati dan DPRD mengkoordinasikan kembali. Ketika diminta mengkoordinasikan kembali, kita lihat waktunya sudah tanggung, sambil menunggu masa kerja DPRD Melawi periode 2019-2024,” paparnya.

Panji menegaskan, bahwa tak ada masalah antara DPRD dan bupati. Hanya dirinya ingin agar semua dikoordinasikan dengan baik, sehingga harapan ke depan Sekretaris DPRD betul-betul bisa menjembatani bupati dengan pimpinan serta anggota DPRD.