Panji Usulkan Kembali Persetujuan Sekwan Baru ke Pimpinan DPRD

oleh
Bupati Melawi, Panji

MELAWINEWS.COM, Melawi – Bupati Melawi, Panji dalam Penyampaian Jawaban Pemerintah di DPRD Melawi, Rabu (30/10) mengungkapkan dirinya sudah menyurati pimpinan DPRD Melawi dengan surat bernomor 800/600/BKPSDM-C pada tanggal 21 oktober 2019 perihal usul persetujuan penetapan Sekretaris DPRD.

“Kami sangat menghargai rekomendasi pimpinan DPRD Melawi yang telah disampaikan sebelumnya. namun mengingat bahwa masa jabatan DPRD Melawi periode 2014-2019 telah berakhir, maka kami perlu meminta pendapatan dan pertimbangan pimpinan DPRD Melawi yang baru,” katanya.

Karenanya, lanjut Panji, dirinya berharap agar surat tersebut segera mendapatkan tanggapan dari pimpinan DPRD Melawi sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan dan melantik Sekretaris DPRD yang baru. Ia juga mengatakan dirinya tak ingin persoalan ini menjadi polemik. Ia mengungkap beberapa dasar yang menjadi hal ini untuk terus dikonsultasikan seperti adanya surat dari KASN pada ketua DPRD yang lalu. Dimana pada poin 3 disebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil disebutkan bahwa pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin sekretaris daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK (pejabat Pembina kepegawaian) atau kepala daerah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.

“Penjelasan pasal tersebut tentang manajemen PNS yang dimaksud konsultasikan yakni PPK meminta pendapat pimpinan DPRD untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi PPK dalam memilih satu diantara tiga. Saya menghindari apa yang disebut salah prosedur atau salah proses pimpinan DPRD dan bupati. Dari pasal itu menurut saya yang menentukan satu dari tiga bukan di pimpinan DPRD, tapi di PPK atau kepala daerah,” ujarnya.

Sementara lanjut Panji, dirinya mendapatkan keputusan dari DPRD menunjukkan satu nama saja. maka dirinya mengkonsultasikan apakah prosedur tersebut dianggap benar. Kalau memang benar dirinya siap untuk melantik. Maka sebelumnya Panji sudah meminta kepala kepegawaian untuk berkonsultasi dengan KASN.

“Dan saran KASN untuk dikonsultasikan kembali hingga sekarang habis masa jabatan pimpinan DPRD dan masuk Pimpinan baru. Selisihnya hanya soal siapa yang berwenang menentukan satu diantara tiga. Saya merasa yang berwenang adalah bupati,sementara disini (DPRD) yang berwenang adalah disini,” katanya.

DPRD Melawi sendiri belum membahas soal Sekwan mengingat saat ini masih fokus membahas APBD Perubahan. Wakil Ketua DPRD Melawi, Abang Ahmaddin membenarkan adanya surat masuk dari bupati perihal persetujuan ulang sekretaris DPRD oleh Pimpinan DPRD.

“Belum dibalas karena kami masih fokus bahas APBD Perubahan. Rencana Jumat akan dibicarakan bersama fraksi-fraksi,” jelasnya.