Pemkab Sepakati Kucuran Dana Rp22,4 Miliar untuk KPU dan Rp 9,5 Miliar ke Bawaslu

oleh

MELAWINEWS.COM, MELAWI – PEMKAB Melawi akan mengucurkan dana Pilkada sebesar Rp 22,4 miliar untuk KPU Melawi serta Rp 9,5 Miliar untuk Bawaslu. Dana ini digunakan untuk mendukung perhelatan Pilkada Melawi tahun 2020.

Kepastian anggaran untuk KPU diketahui dalam penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Ketua KPU dan Bawaslu Melawi,Senin (7/10).

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengungkapkan angka final anggaran untuk Pilkada 2020 mencapai Rp 22,465 miliar. Jumlah tersebut turun sekitar Rp 9 miliar dari usulan awal sebesar Rp 31,4 miliar. Dedi menerangkan angka tersebut merupakan hasil asistensi review terakhir bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Melawi.

“Setelah kita lakukan pencermatan dan rasionalisasi berulang-ulang kali secara internal akhirnya dari akhir pembahasan bersama diperoleh angka Rp 22,4 miliar sesuai dengan yang tercantum dalam NPHD hari ini,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan alokasi anggaran yang berkurang dari usulan awal membuat KPU harus memangkas sejumlah pos anggaran Pilkada. Sejumlah item terpangkas mulai tahapan sosialisasi, fasilitas kampanye, jumlah pasangan calon hingga pemangkasan jumlah TPS.

“Karena dana yang disepakati ini memang sangat ngepres. Padahal kita juga sudah banyak mengurangi beberapa item dan volume kegiatan tahapan. Tapi kita juga harus menyesuaikan mengingat keterbatasan ketersediaan anggaran Pemkab Melawi,” ujarnya.

Selain KPU, Pemkab mengalokasikan dana untuk pengawasan Pilkada sebesar Rp 9,5 miliar. Bawaslu Melawi, Johani mengungkapkan lembaganya menerima dana sesuai kesepakatan akhir dengan TAPD. Dana inipun akan diterima bertahap sejak 2019 karena tahapan Pilkada sudah dimulai sejak tahun ini.

Soal cukup tidaknya alokasi anggaran tersebut, Johani mengatakan sebenarnya dana ini masih dirasakan kurang. Mengingat dalam usulan sebelumnya Bawaslu juga sudah menekan sejumlah biaya dan pos anggaran seminimal mungkin.

“Tapi karena Pemda hanya bisa menyediakan dengan angka tersebut, kita harus optimis bisa. Walaupun dengan meminimalkan anggaran sosialisasi,” katanya.

Terpisah, Bupati Melawi,Panji berharap dengan tercapainya kesepakatan ini terbangun keberadaan dan kesepahaman bersama. Pada KPU dan Bawaslu serta jajaran masing-masing ia berharap dukungan dari semua pihak. Yang terpenting ada keterbukaan.

“Dalam proses asistensi, setelah didapatkan angka, kita kembalikan ke KPU dan Bawaslu karena mereka yang paling mengerti mana yang bisa digeser mana yang bisa berkurang,” jelasnya.