Optimalisasi Pemungutan PAD, Pemkab Bangun Kesepakatan dengan Kejari Sintang

oleh
Bupati Melawi menandatangani komitmen bersama pemungutan pajak sebagai pendapatan asli daerah

Pemkab Melawi membangun kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Sintang melalui penandatanganan nota kesepakatan di Kantor Bapenda Melawi, Senin (7/10). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Melawi, Panji sekaligus meresmikan sekretariat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) PAD. Hal ini menjadi upaya untuk mengoptimalkan PAD Melawi kedepan.

Panji dalam sambutannya mengatakan nota kesepakatan yang dibuat menjadi inovasi yang dibangun pemerintah dan tentunya mengacu pada aturan yang berlaku, bukan diterapkan pemerintah semaunya.

“Sosialisasi menjadi sangat penting dan saya sangat yakin kalau masyarakat memahami akan terjadi kesamaan pemikiran, akan terjadi kesamaan tujuan, cita-cita pertama membangun dan mewujudkan kesejahteraan,” ujarnya.

Panji mengatakan saat ini yang diperlukan,bagaimana Melawi pelan-pelan bisa mandiri, bagaimana agar daerah ini pelan-pelan bisa tidak lagi terlalu besar tergantung kepada pemerintah pusat.

“Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari dunia usaha perbankan organisasi yang bergerak banyak di bidang perekonomian dan masyarakat teman-teman wajib pajak atau dukungannya selama ini sampai hari ini dan seterusnya atas kebersamaan masyarakat,” ucapnya.

Terkait kerjasama dengan Kejari Sintang dan instansi lainnya, Panji memberikan dukungan sehingga sistem dan mekanisme pemungutan pajak ini sehingga bisa menjadi optimal.

“Mohon pendampingan teman-teman di forum koordinasi pimpinan daerah. Berkaitan dengan uang rakyat uang negara semua harus transparan. kita minta tolong masukkan pemikiran dan pendampingan. Sehingga kita tidak salah bekerja,” harapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Melawi, Margitus Bemban mengatakan kegiatan penandatanganan kerjasama ini dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi.

“Selama ini kontribusi PAD Melawi hanya 3,5 persen dari total APBD Melawi. Selebihnya Melawi masih tergantung dengan dana transfer pusat dan Provinsi Kalbar,” katanya.

Karena itu, kata Bemban, perlu kolaborasi dan sinergisitas bersama untuk menggali sumber sumber PAD Melawi. Salah satu inovasi yang dilakukan Bapenda yakni kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sintang dan Polres Melawi serta KODIM 1205 Sintang untuk pemungutan pajak daerah mulai November mendatang hingga 2020.

“Untuk awal 90 persen kita akan mengedepankan sosialisasi secara persuasif. Sisanya kami akan mengambil tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.