Pembahasan dan Pengesahan APBD-P Terganjal Unsur Pimpinan DPRD Belum Definitif

oleh
Ilustrasi APBD-P

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 Kabupaten Melawi hingga memasuki ketok palu deadline pada 30 September atau tiga bulan sebelum anggaran berakhir, DPRD Melawi tidak juga menggelar paripurna pengesahan.

Tidak gelar paripurna hingga berakhir masa deadline ketok palu, lantaran draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Melawi 2019 tidak juga dibahas bersama antara Banggar DPRD Melawi dan TAPD Melawi.

Ketua Fraksi DPRD Melawi, Iif Usfayadi menyatakan, draf KUA-PPAS APBD Perubahan Melawi 2019 tidak dibahas oleh DPRD, karena belum adanya pimpinan DPRD definitif melalui transisi anggota DPRD, hingga belum membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang harus dilakukan oleh pimpinan DPRD yang definitif.

Iif menyebut, APBD Perubahan merupakan kebutuhan masyarakat, terlebih tahun 2020 daerah Melawi bakal menggelar Pilkada yang harus dipersiapkan dari tahun 2019 ini, yang seharusnya menjadi agenda pembahasan dan pengesahan anggota DPRD periode sebelumnya. 

“APBD Perubahan tahun 2019 seharusnya disahkan, juga karena ada kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu Melawi untuk anggaran Pilkada 2020, karena sudah memasuki tahapan pada tahun 2019 ini,” kata Iif, Senin (7/10).

Ia mengungkapkan, kegagalan mengesahkan APBD Perubahan sesuai dengan masa deadline, akibat komunikasi tidak nyambung antara eksekutif dengan legislatif periode sebelumnya.

“Pasca penyerahaan KUPA-PPAS, tidak ada komunikasi dari eksekutif untuk pembahasan, yang diharapkan disahkan tepat waktu di bulan September,” kata Iif.

Setelah penyampaian KUA-PPAS, Iif pun menyesalkan tidak ada etikad baik dari eksekutif berkomunikasi dengan lembaga dewan, utamanya anggota DPRD periode 2014-2019 dalam membahas dan mengesahkan.

Menurut Iif, tanpa ada komunikasi itu, lembaga dewan tidak tahu detail program pemerintah. Padahal, lembaga dewan menginginkan APBD Perubahan bisa jalan, sehingga program pemerintah juga diketahui DPRD. Komunikasi tidak ada, sehingga tidak ada pembahasan,” ungkapnya.

“Artinya, kalau sampai tanggal 30 September lalu belum dibahas dan belum ditetapkan, maka dianggap Kabupaten Melawi tidak ada APBD Perubahan. Tentukan ini punya implikasi dan dampaknya ke masyarakat,” sebutnya.

Meski begitu, Iif menolak jika DPRD disalahkan atas hal ini. Sebab, kata Dia, aturan menyebutkan bahwa pembahasan APBD Perubahan memang harus dipimpin unsur pimpinan DPRD dan AKD definitif.

Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono mengakui, walaupun draf KUA-PPAS APBD Perubahan Melawi 2019 sudah diserahkan ke DPRD Melawi, hingga kini memang belum dilakukan pembahasan bersama.