Pilkada Terancam Gagal, KPU Akan Tolak Penandatanganan NPHD?

oleh
Ilustrasi Pilkada Melawi 2020

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Menyongsong gelar pesta demokrasi Pilkada Melawi 2020, KPU Melawi telah mengusulkan anggaran dana hibah kepada Pemkab Melawi dikisaran Rp 31 Miliar dan Bawaslu dikisaran Rp 12,8 Miliar, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan berapa akan disetujui.

Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono menuturkan, sejauh ini Pemkab Melawi terus melakukan pembahasan anggaran, dan masih belum ada kata final sesuai usulan dari KPU dan Bawaslu Melawi.

Ivo mengatakan, untuk angka pasti bisa ditentukan jika sudah selesai ditanda tangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Usai pembahasan bersama itulah, kata Ivo, baru akan dilakukan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu. Pembahasan ini sendiri diperlukan, sehingga dapat kesepakatan soal angka dana Pilkada ke tiap-tiap lembaga.

“Untuk masing-masing usulan tentunya akan disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti KPU mengusulkan Rp 31 miliar lebih. Kita coba alokasikan sebesar Rp 22 miliar,” terang Sekda belum lama.

Sedangkan untuk Bawaslu, lanjut Ivo, dari pengajuan Rp 12,8 miliar, Pemda kata Ivo awalnya meminta dana tersebut diturunkan sebesar Rp 5 miliar. Tapi dana tersebut masih belum disepakati, termasuk dana untuk aparat keamanan dari kepolisian dan TNI.

Menurut Ivo, penandatanganan NPHD sendiri, direncanakan akan dilakukan pada Senin, 7 Oktober ini, setelah seluruh anggaran untuk Pilkada Melawi disepakati bersama.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengatakan, di internal KPU dalam pembahasan terakhir anggaran menjadi Rp 25,4 Miliar, kemudian hasil akhir asistensi dari review pembahasan bersama menjadi Rp 22,4 Miliar.

Dia berharap, tak ada lagi pengurangan, namun pihaknya masih berharap untuk ditambah. “Kalau ada pengurang dari hasil pembahasan bersama terakhir, maka KPU tidak akan menandatangani NPHD, karena sudah sangat banyak dilakukan pengurangan volume kegiatan tahapan, mengingat minimnya ketersediaan anggaran,” kata Dedi, Minggu (6/10)

Terpisah, Ketua Bawaslu Melawi, Johani mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama TAPD soal alokasi anggaran untuk Bawaslu. Dari usulan hampir Rp 13 Miliar tersebut, didapat angka kurang lebih Rp 9.5 Miliar.

Soal cukup tidaknya alokasi anggaran tersebut, Johani mengatakan sebenarnya dana ini masih dirasakan kurang, sehingga Bawaslu menekan sejumlah biaya dan pos anggaran seminimal mungkin.

“Tapi karena Pemda hanya bisa menyediakan dengan angka tersebut, kita harus optimis bisa. Walaupun dengan meminimalkan anggaran sosialisasi,” ujarnya, Minggu (6/10).