Deadline Ketok Palu Habis, Melawi Tanpa APBD-P

oleh
Ilustrasi APBD-P

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Hingga memasuki bulan Oktober, namun draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Melawi 2019 tidak juga dibahas bersama antara Banggar DPRD Melawi dan TAPD Melawi. Bahkan draf KUA-PPAS APBD Murni Melawi 2020 belum juga dilanjutkan pembahasan bersama.

Sesuai jadwal, seharusnya APBD Perubahan Melawi 2019 sudah disahkan, sebab ketok palu deadline pengesahan APBD Perubahan sendiri berakhir pada 30 September atau tiga bulan sebelum anggaran berakhir.

Bahkan draf KUA-PPAS APBD Murni 2020 juga seharusnya telah dilakukan pembahasan lanjutan. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembahasan, berpotensi tidak bisa disahkan sesuai jadwal.

Menanggapi hal itu, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono mengakui, walaupun draf KUA-PPAS APBD Perubahan Melawi 2019 sudah diserahkan ke DPRD Melawi, hingga kini memang belum ada pembahasan. Sedangkan draf KUA-PPAS APBD Murni Melawi 2020 juga belum dilanjutkan pembahasannya.

Mengenai draf KUA-PPAS APBD Murni Melawi 2020, kata Ivo, sudah dilakukan pembahasan bersama dan asistensi ke provinsi, namun selanjutnya belum ada penandatanganan nota kesepakatan antara bupati dan pimpinan DPRD yang baru.

Menurut Ivo, belum terlaksana penandatanganan nota kesepakatan tersebut, lantaran draf KUA-PPAS APBD Murni Melawi 2020 saat ini sedang tahap proses review oleh Inspektorat Melawi.

“Kita ketahui, tenaga di Inspektorat terbatas, sehingga proses review ini tidak bisa secepatnya selesai. Namun begitu, kita sudah perintahkan, agar Inspektorat bisa bekerja maksimal menyelesaikan proses review ini,” ujar Ivo, ditemui di Gedung Serba Guna Nanga Pinoh, Kamis (3/10).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Melawi, Iif Usfayadi, didampingi rekannya Ketua Fraksi PDIP, Kluisen mengungkapkan, dengan tidak ada pembahasan mengenai draf KUA-PPAS APBD Perubahan Melawi 2019, maka paripurna pengesahan APBD Perubahan 2019 sudah melewati batas deadline pada 30 September lalu.

“Bila pada 30 September tidak tidak juga bisa menggelar paripurna pengesahan APBD Perubahan, maka draf APBD Perubahan tidak bisa dibawa ke provinsi untuk asistensi evaluasi. Alias, APBD Perubahan tidak bisa digunakan, atau daerah tanpa APBD Perubahan,” terang Iif, Jumat (4/10).

Sebenarnya, kata Iif, selain membahas draf KUA-PPAS APBD Perubahan 2019, sejumlah agenda penting warisan anggota DPRD yang lama belum terselesaikan dan menjadi agenda anggota DPRD yang baru untuk menyelesaikannya.

“Agenda yang harus terselesaikan diantaranya, laporan pembahasan empat Raperda, pendapat akhir fraksi terhadap empat Raperda, rekomendasi LHP BPK atas laporan keuangan Melawi tahun 2018, LPJ APBD 2018 dan penandatanganan KUA PPAS APBD 2020,” jelas Iif.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Melawi, Kluisen menambahkan, molornya pembahasan bersama, juga dikarenakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, sebab pimpinan DPRD belum definitif. Dikatakan, pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan, seharusnya menjadi agenda anggota DPRD yang lama.

“Jika sudah ada pimpinan DPRD definitif dan AKD terbentuk, kami bakal genjot menyelesaikan agenda tertunda ini dengan memaksimalkan waktu yang ada,” kata Kluisen.