Soal Sekwan, DPRD Minta Bupati Tak Abaikan Rekomendasi KASN

oleh
kluisen

MELAWINEWS.COM,MELAWI – DPRD Melawi pun kembali mendesak Bupati Melawi, Panji untuk segera melantik Sekretaris DPRD yang telah mendapat rekomendasi dari lembaga legislatif tersebut. Apalagi sudah ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen mengungkapkan surat dari KASN ini sebenarnya memberikan penegasan agar bupati menjalankan hasil rekomendasi persetujuan DPRD Melawi atas pejabat yang akan ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD.

“Surat dari KASN yang ditujukan pada Bupati Melawi per 30 Juli 2019 sudah merekomendasikan agar Bupati Melawi segera melakukan pelantikan pada salah satu calon pejabat tinggi pratama yang telah mendapat persetujuan DPRD Melawi untuk menduduki jabatan Sekretaris DPRD,” tegasnya.

Kluisen memaparkan, posisi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Pasal 205 ayat 2 disebutkan bawa Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat 1 dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dalam surat KASN ini juga turut mengutip ketentuan pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana disebutkan Sekretaris DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

“Dan DPRD Melawi sudah melalui seluruh tahapan ini dalam menetapkan persetujuan Sekretaris DPRD dimana Syaiful Khair disepakati seluruh fraksi untuk ditetapkan menjadi Sekretaris DPRD,” katanya.

Dengan adanya rekomendasi KASN, Kluisen mengingatkan agar bupati seharusnya tidak lagi menunda untuk melantik Sekretaris DPRD definitif. Apalagi mengingat tugas kedewanan yang semakin menumpuk.

“Rekomendasi dari KASN ini juga harus dilaksanakan dan dilaporkan tindaklanjutnya ke KASN dalam waktu 14 hari kerja setelah surat tersebut diterima,” tegasnya.

Kluisen mengatakan, bila ini tak dijalankan, berarti yang dilanggar justru adalah rekomendasi KASN. DPRD hanya sebatas mengingatkan.

“Inikan perintah KASN. Kalau tak dijalankan berarti yang dilanggarkan perintah KASN,” pungkasnya