Penerima Bansos Wajib Buat LPJ

oleh
Panji Buka Sosialisasi SPJ Bansos

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Penerima dana hibah maupun bantuan sosial (bansos) wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ). LPJ ini menjadi bentuk transparansi penggunaan dana hibah dan bansos tanpa memandang besar kecilnya bantuan yang diberikan.

Hal ini ditegaskan Bupati Melawi, Panji saat membuka Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Bansos dan Hibah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Kamis (15/8).

“Penerima bansos tentunya harus memiliki legalitas jelas. Syarat harus terpenuhi, punya AD ART. Dan penerima tak bisa perorangan, tapi harus dikelola lembaga,” katanya.

Panji mengatakan dalam aturan pencairan dana bansos memang harus mensyaratkan sejumlah hal yang mesti dipenuhi lembaga penerima bansos. Tak bisa lagi asal ada niat membantu dan dana tersedia, tapi juga mesti melihat apakah penerima maupun lembaga yang mengajukan bansos memenuhi syarat atau tidak.

“Dan yang penting, harus diketahui, apa beda proposal dan laporan pertanggungjawaban. Proposal ini menjadi dasar pengajuan. SPJ itu untuk pertanggungjawaban,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Panji, pengajuan proposal hingga proses pencairan menjadi hal yang penting, baik bagi pemerintah maupun penerima dana hibah dan bansos. Ia juga meminta pengelola dana hibah untuk menerapkan asas transparansi dan akuntabel.

“Setiap uang yang digunakan, harus tercatat. Transparansi ini menjadi bentuk bahwa kita tak ada berniat jahat. Karena semua berawal dari sikap terbuka. Jangan sampai dapat Rp 500 juta, hanya Rp 350 juta yang dilaporkan. Sisanya tak jelas,” tegasnya.

Menurut Panji, dana hibah dan bansos juga merupakan uang negara. Karena itu, mengapa pemerintah terkesan sangat ketat dalam soal bansos dan hibah ini bukan karena tak ada niat membantu masyarakat. Tapi demi pertanggungjawaban penggunaan dana yang sesuai aturan.

“Karena, dengan niat baik kita membantu saja masih dipersoalkan. Dan mempertanggungjawabkan soal hibah ini bisa bikin pusing kita bila ada masalah,” katanya.

Dikatakan Panji, besar atau kecilnya bantuan pemerintah diharapkan bisa ikut menuntaskan tujuan bersama lembaga ini untuk membangun daerah. Karena lembaga dan organisasi yang ada di Melawi juga menjadi mitra pemerintah dalam berbagai bidang.

“Lembaga sosial maupun organisasi ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyentuh di bidang budaya maupun sosial kemasyarakatan,” ujarnya.