BPKAD Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, Bupati Ingatkan OPD Tidak Berniat Memperkaya Diri

oleh
Bupati Melawi, Panji, saat menyampaikan sambutan
MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi, melalui Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Kegiatan sosialisasi yang di gelar di Aula Cafe Putri Tanjung Nanga Pinoh, Selasa (6/8), dibuka Bupati Melawi, Panji, dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Melawi.

Kepala BPKAD Melawi, Abang Mangkota mengatakan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Pemkab Melawi dalam menyusun APBD tahun anggaran 2020. Sedangkan, nara sumber dari BPKAD Provinsi Kalbar.

Ia mengatakan, beberapa hal harus diperhatikan peserta sosialisasi antara lain yakni teknis pengelolaan dan penyusunan penataan keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji mengatakan, seiring dengan peralihan penggantian anggota DPRD periode 2014-2019, apakan KUA-PPAS 2020 masih dibahas dewan lama. “Tak masalah, mari kita terus berpacu memaksimalkan kinerja,” kata Panji.

Dikesempatan itu Panji mempertanyakan OPD di lingkup Pemkab Melawi apakan selama ini pernah mengevaluasi dan memeriksa program RPJMD untuk mensinkronkan RKPD di APBD Melawi 2020.

Diakuinya, penyusunan KUA-PPAS juga harus berpedoman pada RKPD tahun 2020, dengan memperhatikan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan APBD tahun 2020, selain usulan dari OPD tapi juga sinkronisasi dengan anggaran pemerintah daerah. “Yang penting tidak ada niat memperkaya diri dan melawan hukum,” tegas Panji.

“Seluruh OPD diminta untuk menunjukan langkah perbaikan. Pada akhirnya akan memberikan opini yang baik pula dalam akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah.” tandas Panji.

Dikatakan Panji, kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemkab Melawi ini sangat penting yang menjadi pondasi awal dalam menyusun dan mensinkronkan KUA-PPAS.

“Nantinya dalam penyusunan anggaran setiap OPD harus mengacu pada Permendagri No. 33 Tahun 2019 ini. “Untuk itu semua Kepala OPD harus memahami Permendagri ini sehingga anggaran yang disusun dapat sinkron dengan program Pemerintah Pusat sampai kedaerah yang tertuang dalam RPJMN,” papar Panji.

Bupati menjelaskan, seperti diketahui Pemerintan Pusat telah menyusun 5 program prioritas Nasional. “Program prioritas Nasional ini harus disinkronkan dengan program OPD yang ada di daerah dan yang paling penting dapat mengakomodir Visi dan Misi Kepala Daerah, sejalan sengan RPJMD,” ujar Panji.