Pemerintah Desa Dituntut Terbuka Kelola DD

oleh
Ilustrasi

MELAWINEWS.COM – NANGA PINOH – Kepala Desa (Kades) dan seluruh perangkatnya, dituntut transparan dan adil dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. 

Harapannya, agar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah setiap tahun, benar -benar dipergunakan atau dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan desa setempat. 

Anggota DPRD Melawi, Pose mengatakan, di UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai pijakan dalam pembangunan infrastruktur desa yang merupakan garda terdepan bagi masyarakat desa. 

Pose menjelaskan, di Melawi ada 169 desa sudah menerima jatah khusus setiap tahun melalui alokasi DD dari pemerintah yang rata – rata hampir Rp 1 miliar setiap desa.

Pertanyaannya, kata Pose, sudah ada kah hasil yang bisa dinikmati memuaskan oleh masyarakat desa dari berbagai sektor pemanfaatan DD tersebut terbuka dan transparan?

“Kepada pemerintah sebagai pengawas, pembina serta tugas melekat untuk memonitoring dan mengevaluasi penggunaan DD tersebut harus terjun langsung ke seluruh desa untuk membuktikannya, terkait ada tidak hasilnya yang bersentuh langsung dengan pembangunan masyarakat desa,” ujar Pose, Minggu (4/8). 

Terkait perolehan DD tersebut, legislator Partai Gerindra ini pun meminta Pemerintah Daerah untuk lebih transparan dan konsentrasi untuk memonitoring serta mengevaluasi kepada penggunaan dana tersebut, sehingga mimpi masyarakat desa menjadi sejahtera dengan adanya bantuan DD ini bisa terwujud. 

Selain itu, sebut Dia, dengan adanya Pemerintah Desa yang lebih terbuka kepada masyarakat soal pemanfaatan DD ini harus terjamin dan tepat sasaran dalam rangka memperbaiki ekonomi masyarakat.