KPU Lakukan Evaluasi Fasilitasi Kampanye

oleh
Rapat Evaluasi Fasilitas Kampanye oleh KPU Melawi

MELAWINEWS.COM, MELAWI – KPU Melawi menggelar Rapat Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilu Serentak 2019 bersama Bawaslu, Pemkab serta Parpol, Jumat (2/8) di Nanga Pinoh. Evaluasi ini juga terkait dengan lokasi dan persoalan Alat Peraga Kampanye (APK) sepanjang pemilu lalu.

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo dalam evaluasi tersebut mengatakan kegiatan ini membahas berbagai persoalan yang didapati di lapangan terkait dengan proses fasilitasi kampanye oleh KPU.

“Berbagai temuan dari Bawaslu serta hasil pantauan kami di lapangan kita sampaikan dalam rapat evaluasi ini. Banyak hal yang menjadi persoalan seperti APK yang dipasang peserta pemilu. APK seharusnya dipasang di lokasi yang telah ditetapkan dan ini akan menjadi catatan bagi pemilu kedepan,” ujarnya.

Dedi melanjutkan sebenarnya KPU berharap adanya regulasi khusus yang mengatur soal zona pemasangan APK di seluruh wilayah Melawi. Regulasi berupa perda ini bisa mengatur titik-titik mana saja yang bisa digunakan untuk pemasangan APK, dengan memperhatikan aspek estetika dan keindahan kota.

“Dan kita juga berharap parpol mempunyai andil untuk menyampaikan ke jajaran mereka hingga ke tingkat bawah sampai ke desa agar APK dipasang pada tempat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Pemda sesuai tingkatannya,” katanya.

Kedepan, lanjut Dedi, regulasi yang telah dibuat terkait fasilitasi kampanye maupun pengadaan APK bisa menjadi acuan bagi peserta pemilu dalam memasang APK yang telah difasilitasi maupun dicetak sendiri.

“Kita undang Pemda, Parpol, Polres dan Media Massa dan kita berharap nantinya ada rekomendasi dan hasil dari rapat evaluasi ini sebagai dasar untuk fasilitasi kampanye pada pemilu berikutnya, seperti Pilkada 2020 mendatang yang sampai sekarang masih menunggu juknisnya,” ujarnya.

Dalam rapat evaluasi ini pula, Ketua Bawaslu Melawi, Johani memaparkan APK menjadi pelanggaran yang paling mendominasi dalam seluruh tahapan pemilu 2019. Dalam catatan Bawaslu saja ada 810 pelanggaran APK berdasarkan pantauan pengawasan pemilu.

“APK ini menjadi persoalan kedua setelah masalah DPT. Persoalannya memang ada berbagai masalah saat kami akan menertibkan alat peraga di lapangan,” ujarnya.

Johani juga mempersoalkan bendera partai yang kerap dipasang disembarangan tempat, seperti pohon, hingga median jalan. Soal bendera inipula kerap memunculkan pertanyaan mengingat sebenarnya bendera partai tak masuk sebagai APK.

“Karena yang disebut APK berbentuk spanduk, umbul-umbul, baleho, maupun billboard atau videotron. Walau bukan APK, bendera tentu seharusnya tak bisa dipasang dimana saja,” katanya.