Raperda KTR, Fraksi PDIP Kritisi Soal Uji Publik

oleh
Logo PDIP

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Pemkab Melawi tahun 2019 ini mengajukan empat Raperda ke DPRD Melawi untuk disetujui bersama menjadi Perda. Satu Raperda adalah Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah tahap pembahasan.

Satu Fraksi di DPRD Melawi adalah Fraksi PDIP yang menyambut baik Raperda KTR tersebut dan sangat menyetujui ada peraturan perihal KTR.

“Hanya saja menurut kami, ada beberapa catatan perihal Raperda KTR ini sebelum diajukan ke DPRD perlu ditata sedemikian rupa antara lain menyangkut tahapan yang seharusnya dilakukan Pemkab Melawi, seperti uji publik, konsultasi atau sosialisasi ke masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Melawi, Alexsander, Selasa (30/7).

Menurut fraksi ini, hal uji publik, konsultasi atau sosialisasi ini belum dilakukan pihak pemerintah sama sekali. “Padahal dalam petunjuk penyusunan Raperda, harus uji publik dulu. Para pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat harus diajak dan dimintai pendapat,” sebut Alexsander.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Namun ada perlu yang menjadi catatan sebelum mulai diterapkan dan dilaksanakan. Perlu dilakukan pemetaan lebih luas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Dikatakan, beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti sektor lingkungan dan ruang publik KTR hingga sanksi yang diterapkan. Hal itu dilakukan mengingat belum tersedianya ruangan khusus merokok di kantor-kantor atau tempat-tempat lainnya di wilayah Kabupaten Melawi.

“Memang tujuan Raperda ini salah satunya sebagai bentuk mengedukasi masyarakat soal kesehatan dari bahaya rokok, tapi harus cermat menerapkannya, agar sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Melawi,” tutur Dia.

Berikutnya, tambah Alexander, Fraksi PDIP masih menunggu Jawaban Pemkab Melawi atas catatan dan masukan yang sudah disampaikan fraksinya melalui sidang paripurna DPRD Melawi terkait Pandangan Umum terhadap Raperda KTR baru-baru ini.

“Soal setuju atau tidak setuju Raperda KTR ini menjadi Perda, fraksi kami masih menunggu jawaban pemerintah di sidang paripurna selanjutnya,” tutupnya.