Gaji P3K ditanggung APBD, Penggajian Tunggu PP 

oleh
Ilustrasi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi, Paulus mengatakan, soal sumber penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pihaknya masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat.

“Kami belum melangkah apapun dalam hal ini. Yang jelas sampai saat ini belum bisa menggaji sebanyak 37 orang P3K yang lolos seleksi 2019 di Pemkab Melawi, karena masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbit tentang mekanisme penggajian,” ujar Paulus, ditemui di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Selasa (16/7).

Dikatakan Paulus, selama ini gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang dianggarkan di APBD berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). “Beda dengan PNS berstatus P3K, gaji mereka yang setara dengan PNS akan dialokasikan atau dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” terang Paulus.

Soal mekanisme penggajian P3K, termasuk penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) ini, lanjut Paulus, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari Kementerian PAN RB atau Kemenkeu terkait PP yang mengatur. 

Dia meminta bersabar kepada seluruh P3K soal terkait gaji, SK dan NIP tersebut, sambil menunggu informasi resmi dari Pemerintah Pusat. “Hingga saat ini mereka masih tercatat sebagai honorer ditempat tugas masing-masing,” jelas Paulus.