Tak Miliki Tukang Bangunan Bersertifikat Syarat Lelang Proyek, Kontraktor Melawi Gigit Jari

oleh
Abang Sabriansyah, Abang Baharudin dan Indra Fahrudi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Sejumlah asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Melawi, melalui Askonas, Gapeksindo dan Gapensi meminta pemerintah setempat untuk terlibat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi.

Ketua Askonas Melawi, Abang Sabrinsyah, didampingi Ketua Gapensi Melawi, Indra Fahrudi dan Pengurus Gapeksindo Melawi, Abang Baharudin, disalah satu cafe Kota Nanga Pinoh, Senin (8/7) mengungkapkan, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan proyek yang baik memang harus didukung kualitas tenaga terampil yang baik.

Dikatakan Sabrinsyah, untuk di Melawi hingga saat ini belum ada tenaga kerja seperti tukang bangunan yang memiliki sertifikat keterampilan sebagai persyaratan pengajuan lelang proyek.

Padahal lanjut Sabrinsyah, melalui amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah diwajibkan melatih dulu tenaga kerja terampil sebelum mendapatkan sertifikat yang anggarannya dibebankan ke APBD.

Soal pelatihan tenaga terampil lokal ini kata Sabrinsyah, pihaknya sudah pernah mengusulkan ke Pemkab Melawi agar dilaksanakan pelatihan dan anggaran dimasukkan pada APBD Melawi, namun hingga kini belum ada jawaban dari pemerintah setempat.

Menganai pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi ini, kata Dia, pihaknya siap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, yang tentunya itu menjadi persyaratan dalam proses pelelangan barang dan jasa di Kabupaten Melawi, sehingga para penyedia jasa konstruksi lokal biasa ikut pengajuan lelang proyek.

“Kalau tak ada perhatian Pemerintah Daerah soal Sertifikasi tenaga terampil ini, maka kami penyedia jasa konstruksi lokal akan terus gigit jari, karena tak bisa ikut pelelangan proyek sebagai persyaratan,” keluh Dia.

Ditempat yang sama, Ketua Gapensi Melawi, Indra Fahrudi mengatakan, kualitas tenaga kerja konstruksi berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kualitas tenaga kerja konstruksi perlu digenjot lewat beragam cara, salah satunya tersedianya tenaga kerja terampil (sertifikat) yang disiapkan Pemkab Melawi.

Indra menuturkan, berdasarkan UU Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah dan provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi. “Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dibebankan pada APBD,” ujarnya.

Pengurus Gapeksindo Melawi, Abang Baharudin menambahkan, selain sesuai dengan amanat UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi diharapkan juga akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur di daerah Melawi dengan melibatkan tenaga kerja lokal.

Untuk itu, Ia meminta agar pemerintah setempat meningkatkan keterlibatannya dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja bersertifikat untuk memperbesar jumlah tenaga kerja jasa konstruksi. Selain itu untuk membantu kontraktor lokal ikut proses lelang proyek. “Jadi yang memenangkan tender proyek tidak melulu dari luar Kabupaten Melawi,” imbuhnya.

“Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi ini adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang terampil untuk mendukung penyelenggaraan konstruksi di Melawi,” pungkas, Baharudin.