Upaya Memberantas Mafia Proyek Jangan Sampai Merajalela

oleh
Ilustrasi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Proses pelelangan proyek yang berlangsung di Kabupaten Melawi, Kalbar, pada sejumlah SKPD selalu menyita perhatian publik.

Bahkan, sejumlah kalangan mendesak agar proses pelelangan terus diawasi oleh semua stake holder yang ada di negeri uranium.

Menurut Ketua BPC Gapensi Melawi, Indra Fahrudi, pelelangan proyek perlu diawasi semua masyarakat, jangan sampai proses penetapan pemenang tender yang akan berlangsung ada intervensi dari oknum-oknum tertentu.

“Kami mencurigai mafia proyek ada di Melawi. Hal ini perlu dipantau, jangan-jangan pemenang nanti merupakan hasil rekayasa panitia. Dimana pemenang adalah orang dekat, kerabat atau koloni pihak-pihak tertentu,” ujar Indra Fahrudi, Jumat (28/6).

Masih menurut Indra, proses lelang yang sudah dilaksanakan kadang kala tidak obyektik, karena disinyalir sudah diketahui pemenang tender, padahal proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Melawi belum diumumkan siapa pemenangnya.

“Kalau ada kejanggalan akan kita kritisi, kalau tidak ada, untuk apa kita mempersoalkannya. Proses penetapan pemenang tender proyek nanti tidak ada intervensi dari eksekutif maupun legislatif atau siapapun,” pintanya.

Ditegaskan, siapa pun pemenang, adalah pihak yang berkompeten. Selain itu, dalam proses pelelangan, siapa saja yang akan memenangkan tender proyek ini benar-benar orang yang bertanggung jawab.  “Hal ini yang harus diutamakan. Karena proyek ini, untuk kepentingan warga Melawi, bukan proyek milik sendiri,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, jangan membiarkan tumbuh suburnya dan merajalela mafia proyek di lingkungan Pemkab Melawi tahun 2019 ini dan harus diberangus. Dirinya juga meminta jangan ada rekayasa lelang di ULP Melawi.

“Kami meminta agar bupati tegas mengambil tindakan tegas terhadap aparatnya yang nakal, termasuk oknum-oknum mafia proyek. Kita minta transparansi terkait proses lelang, jangan hanya menguntungkan segilintir orang,” ucapnya.

Terkait kemungkinan permainan di kelompok kerja (Pokja) ULP bersama pihak rekanan terkait proses penyimpangan proses lelang itu kata Indra, orang-orang yang berada di Pokja tersebut harus mempertaruhkan nama baiknya dan adil.

Dia juga mengingatkan Pokja harus benar-benar bekerja profesional sesuai tugas dan fungsi yang diemban tanpa menerima intervensi dari siapapun.

“Melawi ini bukan milik perorangan, siapapun berhak mendaftarkan lelang proyek, jangan ada kong kali kong, ingat itu,” tegasnya.