Bupati Dorong Pengakuan MHA, LBBT Gelar Diskusi Expose Hasil Verifikasi dan Validasi 6 Kampung MHA di Melawi

oleh
Ketua Panitia MHA Melawi foto bersama dengan peserta diskusi di Pendopo Bupati Melawi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Lembaga Bela Banua Talini (LBBT) Provinsi Kalbar, menggelar diskusi terfokus hasil verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di enam kampung wilayah Kabupaten Melawi.

Diskusi tersebut terlaksana melalui kerjasama antara LBBT Provinsi Kalbar dengan Panitia MHA Melawi mengenai percepatan pengakuan MHA di Melawi, Selasa (25/6/19).

Acara yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Melawi ini dihadiri Bupati Melawi, Panji, dan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah instansi terkait, BPN, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, UPT KPH, Camat, Kepala Desa, lembaga dan masyarakat adat serta sejumlah unsur nasyarakat lainnya dilingkup Pemkab Melawi.

Bupati Melawi, Panji, saat memberikan sambutan di rumah jabatan Bupati Melawi
Ketua panitia MHA Kabupaten Melawi oleh Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan verifikasi dan validasi MHA Melawi bertujuan untuk proses pemberian rekomendasi pengakuan MHA, kemudian menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengakuan MHA dan adanya pemahaman dan kesepakatan bersama untuk mengakui keberadaan MHA. 

Selain itu, tujuan kegiatan ini juga mendorong percepatan penetapan hukum adat yang merupakan target Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hukum adat.

Selanjutnya kata Ivo, antara lain kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka proses pengakuan MHA adalah penerbitan rekomendasi oleh Panitia MHA dan Keputusan Bupati tentang pengakuan MHA, yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat, sebagai salah satu syarat untuk penetapan hutan adat oleh Presiden RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ivo menuturkan, Pemkab Melawi, melalui panitia MHA telah melakukan verifikasi dan validasi MHA di enam kampung, meliputi Kampung Bunyau dan Teluai  di Desa Nanga Libas, Kampung Karangan Panjang di Desa Nanga Ora, Kecamatan Sokan, Kampung Bunyau di Desa Landau Leban, Kampung Sungkup dan Belaban di Desa Belaban Ella, Kecamatan Menukung dan Dusun Sebaju di Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh.

Ivo menjelaskan, proses pengakuan MHA Melawi dilakukan mengacu pada Perda Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan hak MHA. “Kita sangat berharap pengukuan negara terkait MHA ini segara bisa terwujud,” harap Ivo. 

Ditempat yang sama, Agustinus Agus, Direktur LBBT Provinsi Kalbar mengatakan, MHA di Kabupaten Melawi telah melakukan perjuangan yang panjang untuk mempertahankan wilayah adat mereka dengan melakukan berbagai upaya, maka terwujudlah dengan terbitnya Perda Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang PPHMHA.

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat sendiri, lanju Agus sudah diatur dan dijamin oleh konstitusi seperti, pasal 18 B ayat (2) dan 281 (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektor (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, Putusan MK 35/2012, MK 97/2016 dan UU maupun peraturan lainnya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan MHA.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji memberikan apresiasi kepada Panitia MHA Melawi yang  menggelar expose hasil verifikasi dan validasi MHA di Melawi. 

Bupati Panji mengatakan, kegiatan ini sangat strategis bagi wilayah MHA di Melawi, karena selain merekomendasikan beberapa hal terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, juga diharapkan dapat menjaga semangat masyarakat melalui masyarakat adat, dan merupakan aset yang harus dilindungi, diberdayakan dan dikelola, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan MHA.

Bupati menuturkan, MHA sungguh diakui pemerintah, sehingga secara hukum, tanggungjawab mempertahankan eksistensi hukum adat memang diharuskan dengan komsep penerapan hukum adat setempat yang disandingkan dengan hukun positif menjadi kewenangan. 

Maka terkait hal ini kata Bupati, pengakuan dan perlindungan terhadap MHA dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Ditegaskan Bupati, masyarakat adat tidak boleh diabaikan dalam pembangunan sebuah daerah.

“Perlu dilanjutkan proses pengakuan MHA ini dengan berbagai usaha yang akan kita lakukan. Anggaran akan kita dukung sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkab untuk mendukung kegiatan,” ujar Panji.

Ia berharap, semua peran masyarakat yang terlibat di Panitia MHA Melawi untuk bekerja dengan baik melalui program kerja masing-masing tim yang disusun.