Sentra Gakkumdu Siap Tangani Laporan Pelanggaran Pemilu

oleh

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Bawaslu Melawi siap mengawasi pelaksanaan pemilu untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hingga tindak pidana pemilu. Hal ini ditegaskan dalam Sosialisasi sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan aparat kepolisian serta kejaksaaan negeri Sintang dan Bawaslu di Nanga Pinoh, Kamis lalu.

“Kegiatan ini fokusnya lebih pada mensosialisasikan tugas dan fungsi lembaga di Gakkumdu. Baik kepolisian, kejaksaaan dan Bawaslu. Kemudian, sosialisasi Gakkumdu di masyarakat,” kata ketua Bawaslu Melawi, Johani.

Pidana pemilu, lanjut Johani dapat disampaikan ke Bawaslu, selambat lambatnya tujuh hari setelah temuan pelanggaran tersebut diketahui. Penerapan pidana pemilu bersifat lex spesialis, artinya mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

“Ada juga beberapa penanganan pelanggaran yang mengacu pada undang undang lain, seperti soal netralitas ASN yang memakai undang undang ASN,” jelasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Samsul Bakri, dalam paparannya menerangkan, tindak pidana pemilu dapat berupa kampanye hitam, money politik serta kampanye ditempat ibadah.

Penerapan perkara juga dilihat ada tidaknya hubungan dengan tahapan pemilu.

“Undang undang pemilu ini diatur masa kadaluarsa. Beda dengan Tipikor yang waktunya panjang. Pelaporan maksimal tujuh hari  setelah temuan pelanggaran. Dan tidak serta merta langsung disimpulkan bahwa kasus yang dilaporkan masuk pidana pemilu,” katanya.