Bengkayang Salah Satu Kabupaten Tertinggal

oleh

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, foto bersama dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Kalon

MELAWINEWS.COM, BENGKAYANG – Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, menyebutkan Kabupaten Bengkayang adalah salah satu dari 122 kabupaten tertinggal se Indonesia dan 8 di Kalbar.

“Diperlukan tindakan dan pikiran kita bersama untuk keluar dari status tersebut,” ujar Bupati saat kunjungan kerja di Desa Kalon, Kecamatan Seluas.

Dikatakan Bupati, ada beberapa pembangunan yang menjadi kewenangan desa, kabupaten, propinsi dan pihak lain (swasta).

“Namun untuk memulai pembangunan dibutuhkan data yang jelas dan akurat. Kades diminta untuk selalu menyiapkan data tersebut agar memudahkan perencanaan,” tuturnya.

Dia juga mrminta masyarakat untuk selalu mendukung upaya pemerintah memasukkan pembangunan didesa. “Jangan setelah ada program, muncul masyarakat yang menentang/menghambat,” ulasnya.

Lebih lanjut dikatakan, menggiatkan lagi semangat gotong-royong. Sebab dengan semangat itu dapat menumbuhkan rasa memiliki atas hasil pembangunan dan menumbuhkan persatuan.

Bupati juga mengingatkan kepada para perangkat desa untuk selalu menggiatkan warganya untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Berusahalah agar mereka memprioritaskan pendidikan apalagi sekarang sudah banyak sekolah yang dibangun pemerintah sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak bersekolah.

Melalui pendidikan tegas Gidot, dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan dimasa mendatang seiring kemajuan yang terjadi. “Kita tidak boleh lalai,” ingatkannya.

Sementara itu, Kades Kalon, Marius Uding, menyebutkan masalah utama yang dibutuhkan masyarakat desanya adalah infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih.

Menurutnya, hingga saat ini warga masih mengandalkan sumber penerangan pribadi dari mesin genset dan air sumur. Dia berharap, pertemuan ini dapat menjadi perhatian pemerintah.

Ditempat yang sama, Kepala Bappeda, Pinus Samsudin, mengatakan DAU Bengkayang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan.

Oleh karena itu perlu strategi yang tepat dalam untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Salah satunya memilah mana yang menjadi kewenangan propinsi, kabupaten atau desa, sehingga tidak tumpang tindih.

Ditempat yang sama juga, Kepala DPMPPDT, Dodorikus, mengatakan pendidikan, akses pelayanan kesehatan, jamban, air bersih, gotong-royong, sarana telekomunikasi, keberadaan pasar desa, pencemaran lingkungan, keberadaan kelompok dan
tanggap bencana, merupakan faktor-faktor yang menjadi indikator penilaian IDM (Indeks Desa Membangun).

“Kades bersama perangkat menumbuhkan motivasi guna mengubah status desa. Desa Kalon termasuk desa tertinggal. Kades harus melek informasi,” jelasnya.

(Humas & Protokol Setdakab Bengkayang).