Musrenbang Tingkat Melawi, Norsan : Perencanaan Pembangunan Jangan Tumpang Tindih

oleh

Bupati Melawi, Panji, membuka Musrenbang Tingkat Kabupaten

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Pemkab Melawi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.

Kegiatan Musrenbang berlangsung di pendopo rumah jabatan Melawi, Rabu (27/3), yang dibuka oleh Bupati Melawi, Panji, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Kepada Bappeda Melawi, Jaya Sutarji, menyebutkan Musrenbang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam penyusunan RKPD 2020 dari seluruh pemangku kepentingan.

Musrenbang Tingkat Melawi kata Jaya merupakan hasil kesepakatan melalui Musrenbang tingkat desa dan kecamatan, selanjutnya akan disinkronkan dengan Musrenbang provinsi dan nasional.

Bupati Melawi, Panji, menjelaskan tujuan Musrenbang adalah untuk merancang kesepakatan dan penetapan program prioritas utama perencanaan pembangunan Melawi dalam jangka waktu setahun kedepan.

Panji meminta agar perencanaan kegiatan yang akan digabungkan mendatang hendaknya dihinpum melalui hasil kesepakatn Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

Dikatakan Bupati, Musrenbang harus dimanfaatkan karena bagian dari tata kelola keuangan dan pembangunan yang transparan.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui bersama, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah.

Maka dari itu lanjut Norsan, hasil Musrenbang ini akan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan kewenangan daerah yang berpedoman dengan RPJMD Melawi.

Norsan mengatakan, proses penyusunan RKPD Melawi 2020 mesti dibahas bersama untuk menentukan arah perencanaan pembangunan 2020.

Norsan berharap, dalam penyusunan rencana kerja daerah, Pemkab Melawi mengacu pada rencana pembangunan tingkat nasional dan juga RKPD Provinsi Kalbar.

“Sesuai dengan visi misi kami, tentunya program kerja Pemprov Kalbar harus didukung oleh pemerintah kabupaten/kota se Kalbar,” ujarnya.

Karena itu, ditambahkan Norsan, hasil kesepakatan bersama Musrenbang harus ada sinkronisasi dan sinergisitas antara provinsi dan kabupaten, sehingga program kegiatan tidak tumpang tindih.