Menuju Desa Mandiri, DPRD Dorong Semua Desa Memiliki BUMDes

oleh
Ilustrasi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – DPRD Melawi mendorong seluruh desa di Kabupaten Melawi untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen menuturkan, keberadaan BUMDes sangat dibutuhkan melalui jenis usaha yang akan di miliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurutnya, bantuan Dana Desa (DD) yang dikucurkan kepada desa untuk memberikan dampak pada kemandirian desa dan masyarakat, salah satunya dengan mendirikan BUMDes.

“Sebagai wakil rakyat mendorong desa memiliki BUMDes. Sebagai usaha milik desa yang dikelola oleh warganya untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” ujar politisi PDIP itu, Selasa (5/3).

Menurutnya, syarat mendirikan BUMDes tidak mengalami kesulitan, karena didukung dan menjadi perhatian pemerintah dan bisa dianggarkan melalui bantuan DD.

Selain itu lanjut Kluisen, keberadaan BUMDes akan bisa meningkatkan wilayah desa menjadikan desa mandiri kedepannya, melalui jenis usaha yang dijalankan.

“Secara pribadi maupun lembaga DPRD sangat berharap semua desa di Melawi memiliki BUMDes,” harapnya.

“Soal mau atau tidak mau mendirikan BUMDes itu tergantung kepada desa. Seperti Desa Semadin Lengkong saat ini sudah memiliki BUMDes jenis usaha air minum isi ulang,” jelasnya.

Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Nanga Pinoh Ali Anshori mengungkapkan, banyak peluang usaha yang bisa didirikan untuk menjadi BUMDes. Apalagi saat ini pemerintah Provinsi sangat mendukung penuh kegiatan tersebut.

“Gebernur berharap desa-desa di Kalbar bisa menjadi desa mandiri. Untuk mencapai itu salah satunya dengan mendirikan BUMDes” katanya.

Namun ada yang perlu diperhatikan terkait dengan pendirian BUMDes. Jangan sampai desa salah langkah dalam penggunaan anggaran. Pastikan lebih dulu unit usahanya sudah ada.

“Kalau mau menyertakan modal harus ada proposal kelayakan usaha. Kita tidak bisa sembarangan memberikan penyertaan modal. Jadi penyertaan modal ini bisa diberikan kalau usahanya sudah berjalan” katanya.

Dia mencontohkan jika ada bengkel di desa tersebut kemudian desa memberikan modal usaha. Hal itu bisa dilakukan. Dengan syarat bengkel tersebut menjadi hak bumdes. Dan hasilnya nanti dikelola oleh bumdes.