85 Pelamar P3K Ikuti Tes CAT Sabtu Ini

oleh

Ilustrasi

MELAWINEWS.COM, Melawi – 85 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di kabupaten Melawi mulai mengikuti tahapan tes CAT pada Sabtu dan Minggu (23-24 Februari). Pelaksanaan tes digelar di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus, Jumat (22/2) mengungkapkan, pelamar yang melakukan login pendaftaran pada situs SSCASN memang jumlahnya sedikit.

“Sesuai perkiraan, yang melakukan pendaftaran tahap awal ini yakni guru sebanyak 69 orang dan penyuluh pertanian sebanyak 17 orang,” katanya.

BKPSDM Melawi, kata Paulus kemudian melakukan seleksi administrasi terhadap 86 pelamar P3K. Proses seleksi administrasi dilakukan hingga 21 Februari dan langsung diumumkan pada Kamis sore.

“Hasilnya satu orang tidak memenuhi syarat berdasarkan verifikasi oleh petugas kita,” katanya.

85 pelamar yang lulus seleksi administrasi, lanjut Paulus, berikutnya akan langsung mengikuti tes CAT UNBK yang akan digelar di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh. Panitia sudah menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan tes berbasis komputer tersebut.

“Tes dilakukan selama dua hari yakni Sabtu, 23 Februari dan Minggu 24 Februari. Jadi pelamar yang lulus seleksi administrasi dibagi dalam dua hari ini,” katanya.

Terkait standar nilai atau passing grade untuk P3K, Paulus mengaku belum mengetahui hal tersebut. Mengingat belum diatur secara khusus dalam Permenpan.

“Tetapi pasti ada standar batas minimal nilai dinyatakan lulus. Otoritasnya ada di BKN,” katanya.

P3K tahap awal, kata Paulus memang menekankan pada penyelesaian pengangkatan tenaga honorer kategori 2 serta tenaga penyuluh. Khusus honorer K2, hanya ditekankan pada guru dan tenaga kesehatan saja.

“Masalahnya memang K2 yang masih bertugas menjadi guru ini jumlahnya tidak banyak. Begitupula, kalau dia guru, tapi belum menyandang sarjana pendidikan juga tidak bisa mendaftar,” jelasnya.

Pegawai P3K, lanjut Paulus memang sudah menjadi bagian dari undang-undang ASN. Dia menerima gaji setara PNS, menerima BPJS serta juga mendapat tunjangan-tunjangan lain yang sah di daerahnya masing-masing.

“Artinya P3K juga berhak dapat kespeg. Perbedannya hanya P3K ini dikontrak pemerintah. Dan kalau kinerjanya tidak bagus, bisa diberhentikan bupati,” jelasnya.