Bawaslu harapkan Peserta Pemilu Pahami Teknis Pelaporan Sengketa Pemilu

oleh

Rakor Penanganan Sengketa Pemilu 2019

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Sengketa Pemilu berpotensi muncul dalam tiap tahapan pemilu. Karena itu, Bawaslu meminta peserta pemilu bisa memahami proses pelaporan serta mekanisme sengketa yang muncul dalam tiap tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Melawi, Johani dalam Rakor Penanganan Sengketa Pemilu, di Nanga Pinoh, belum lama ini berharap dengan adanya rakor ini, peserta pemilu memiliki gambaran terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi objek sengketa serta  bagaimana mekanisme dan prosedurnya melakukan pelaporan sengketa.

“Di Melawi, sejauh ini belum ada laporan sengketa pemilu. Kita berharap mudah-mudahan tidak terlalu banyak laporan nantinya,” harapnya.

Johani melanjutkan, sengketa pemilu dapat dilaporkan melalui dua cara. Yakni pelapor datang langsung ke kantor Bawaslu dengan membawa syarat-syarat laporan. Sedangkan cara kedua, pelapor bisa mengakses website SPIS atau sistem pelaporan informasi sengketa.

“Objek yang dapat disengketakan ini hanya ada dua, yakni SK KPU serta Berita Acara. Jadi lembaga yang jadi objek sengketa ini hanya KPU, atau putusan KPU, baik terkait dengan caleg maupun parpol,” katanya.

Kordiv Penanganan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalbar , Hawad Sriyanto yang hadir dalam Rakor tersebut menjelaskan kegiatan ini memberikan pemahaman pada partai politik terkait mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu.

“Hal ini penting, karena berdasarkan catatan Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota, banyak pengurus partai yang permohonannya tidak diterima gara-gara hanya salah menghitung hari. Padahal sesungguhnya, menghitung hari sejak ditetapkan objek sengketanya, maka sejak itulah hari kerja. Artinya tiga hari kerja harus diajukan ke Bawaslu,” ujarnya.

Hawad menuturkan, bila lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka permohonannya tidak diterima. Kasus lain, ada permohonan sengketa diterima, namun tidak disertai dengan dokumen yang lengkap dalam tiga hari kerja berturut-turut, maka tidak diregister.

“Hal-hal sangat teknis inilah yang harus disampaikan pada pemohon, dalam hal ini peserta parpol yang diundang untuk mengikuti rapat koordinasi,” jelasnya.

Dilanjutkan Hawad, permohonan sengketa yang kini sedang ditangani Bawaslu Kalbar ada 18 permohonan. Dari jumlah tersebut, ada 16 yang diterima dan kemudian diregister. Hawad pun mengatakan, perkara yang sudah diregister ini kemudian nanti akan diputuskan Bawaslu.

“Ada enam putusan mediasi dan selanjutnya putusan ajudikasi. Syukurnya baik putusan mediasi maupun ajudikasi, tidak satupun dilakukan upaya hukum lain di tingkat selanjutnya. Kabupaten terbanyak penyelesaian sengketa masih terjadi di Kayong Utara. Karena memang dari berbagai pemilu, penyelesaian sengketa di sana, jauh lebih banyak,” katanya.