Pertanyakan HGU dan Take Over PT SDK, Warga Belimbing Datangi Dewan

oleh

Pertemuan warga dari kecamatan Belimbing yang menyampaikan tuntutan terkait HGU PT SdK yang seharusnya sudah habis sejak beberapa tahun lalu

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Puluhan warga dari Kecamatan Belimbing menggelar audiensi dengan DPRD Melawi, Kamis (14/2). Mereka untuk mempertanyakan terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) I yang seharusnya sudah habis sejak beberapa tahun lalu. Isu take over perkebunan sawit ini juga sempat mencuat ditengah masyarakat.

Warga yang datang mewakili empat desa yang masuk dalam areal kebun inti milik PT SDK, yakni Desa Batu Ampar, Tekaban, Batu Buil serta Desa Menunuk. Perwakilan masyarakat, Sahyanto mengungkapkan warga menyampaikan tuntutan pada pihak perkebunan sawit PT SDK karena seharusnya HGU perusahaan sudah berakhir.

“HGU PT SDK dulu setahu kami hanya 25 tahun. Kami tidak tahu apakah sudah diperpanjang atau belum oleh pemerintah. Karena kami datang ke DPRD mempertanyakan soal HGU apakah sudah diperpanjang. Kalau diperpanjang, aturannya bagi masyarakat bagaimana,” katanya.

Sahyanto menuturkan, bila tidak diperpanjang, mestinya ada hak-hak masyarakat di lahan kebun tersebut. Mengingat dulu keterangan aparatur kecamatan saat masih tergabung dengan Kabupaten Sintang, HGU PT SDK hanya berlangsung untuk 25 tahun saja. Selain itu, muncul adanya isu bahwa perusahaan juga sudah melakukan takeover atau pergantian kepemilikan.

“Jadi kami sekarang menuntut lahan inti perusahaan. Karena selama ini kami yang berada di kebun inti ini tidak mendapat apa-apa. Makanya untuk kedepan, harus ada fee untuk kami,” katanya.

Sahyanto menilai, masyarakat selama ini juga dirugikan karena lahan perkebunan tidak memberikan dampak ekonomi. Apalagi empat desa memang masuk dalam areal inti kebun sawit PT SDK. Total lahan inti PT SDK ini sendiri mencapai kurang lebih  tiga ribuan hektar.

“Di empat desa ini sedikit lahan yang kembali pada masyarakat. Sebagian besar masuk dalam kebun inti. Karena itu, kami merasa rugi disana. Jatah masyarakat selama ini tidak ada,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen yang menerima aspirasi masyarakat empat desa ini mengungkapkan adanya informasi juga terkait take over perusahaan PT SDK ke perusahaan lain. Sementara warga juga tak mengetahui proses takeover termasuk soal perpanjangan HGU PT SDK.

“Ini yang disampaikan ke kita, dan mereka mempertanyakan bagaimana HGU PT SDK bisa diperpanjang lagi,” katanya.

DPRD sendiri, lanjut Kluisen akan menindaklanjuti informasi ini dengan mempertanyakan kepada bupati apakah memang benar sudah ada perpanjangan HGU PT SDK, termasuk take over perusahaan.