Memberangus Mafia Proyek Tumbuh Subur di Melawi

oleh

Ilustrasi
MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Proses pelelangan proyek yang berlangsung di Kabupaten Melawi, Kalbar, pada sejumlah SKPD selalu menyita perhatian publik. Bahkan, sejumlah kalangan mendesak agar proses pelelangan terus diawasi oleh semua stake holder yang ada di negeri uranium.

Menurut Martinus Paton, salah seorang warga Kabupaten Melawi mengatakan, proses pelelangan proyek perlu diawasi semua masyarakat, jangan sampai proses penetapan pemenang tender yang akan berlangsung ada intervensi dari oknum-oknum tertentu.

“Hal ini perlu dipantau, jangan-jangan pemenang nanti merupakan hasil rekayasa panitia. Dimana pemenang adalah orang dekat, kerabat atau koloni pihak-pihak tertentu,” ujar Martinus Paton, Rabu (13/2).

Dia menegaskan, dirinya bersama warga Melawi lainnya akan memantau atau mengawasi terus proses lelang di Melawi tahun 2019 ini.

Masih menurut Paton, proses lelang yang sudah dilaksanakan kadang kala tidak obyektik, karena disinyalir sudah diketahui pemenang tender, padahal proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Melawi belum diumumkan siapa pemenangnya.

“Kalau ada kejanggalan akan kita kritisi, kalau pun tidak ada, untuk apa kita mempersoalkannya. Proses penetapan pemenang tender proyek nanti tidak ada intervensi dari eksekutif maupun legislatif atau siapapun,” pintanya.

Ditegaskan, siapa pun pemenang nanti, adalah pihak yang berkompeten. Selain itu, dalam proses pelelangan nanti, siapa saja yang akan memenangkan tender proyek ini benar-benar orang yang bertanggung jawab.  “Hal ini yang harus diutamakan. Karena proyek ini, untuk kepentingan warga Melawi, bukan proyek milik sendiri,” ujarnya.

Paton mengungkapkan, jangan membiarkan tumbuh suburnya mafia proyek di lingkungan Pemkab Melawi tahun 2019 ini dan harus diberangus. Dirinya juga meminta jangan ada rekayasa lelang di ULP Melawi.

“Kami meminta agar bupati tegas mengambil tindakan tegas terhadap aparatnya yang nakal, termasuk oknum-oknum mafia proyek. Kita minta transparansi terkait proses lelang, jangan hanya menguntungkan segilintir orang yang dekat dengan penguasa,” tegasnya.

Terkait kemungkinan permainan di kelompok kerja (Pokja) ULP bersama pihak rekanan terkait proses penyimpangan proses lelang itu kata Paton, orang-orang yang berada di Pokja tersebut harus mempertaruhkan nama baiknya dan adil.

Dia juga mengingatkan Pokja harus benar-benar bekerja profesional sesuai tugas dan fungsi yang diemban tanpa menerima intervensi dari siapapun termasuk dari penguasa.

“Melawi ini bukan milik perorangan atau penguasa, siapapun berhak mendaftarkan lelang proyek, jangan ada kong kali kong, ingat itu,” tegasnya.