Layanan Pindah Memilih Paling Lambat 17 Februari

oleh
Posko layanan pindah memilih yang dibuat KPU Melawi

MELAWINEWS.COM, MELAWI – KPU Melawi terus menggencarkan sosialisasi terkait pindah memilih bagi para pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS masing-masing. sosialisasi banyak digencarkan pada perkantoran dan perusahaan mengingat banyaknya pemilih yang berasal dari luar daerah Melawi.

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengungkapkan layanan pindah memilih diberikan pada pemilih yang menghadapi kondisi tertentu sehingga tak bisa menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

“Misalnya karena harus menjalankan tugas saat pemungutan suara berlangsung, tugas belajar atau sedang menempuh pendidikan, pindah domisili, menjalani hukuman penjara atau menjadi tahanan hingga bekerja di luar domisilinya,” katanya.

Layanan pindah memilih ini sendiri akan berakhir pada 17 Februari mendatang. Dedi Suparjo pun meminta agar para pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun berpotensi tak bisa datang ke TPS tempat ia terdaftar bisa segera mengurus A5.

“Posko layanan pindah memilih dibuka di kantor KPU atau langsung ke PPS setempat,” ujarnya.

Tak cuma pekerja, Dedi juga mendorong agar parpol juga proaktif untuk mensosialisasikan hal ini pada jajaran di internal partai serta masyarakat. Termasuk bagi saksi yang akan bertugas di TPS, bila memang nantinya saksi tersebut bukan bertugas di TPS tempatnya terdaftar, lebih disarankan untuk mengurus pindah memilih sejak awal.

“Dari KPU sudah sosialisasikan ke LO parpol, terutama bila ada saksi yang bertugas jauh dari tempat TPS ia mencoblos. Kalau dekat, mungkin bisa mengejar untuk mencoblos di TPS dimana dia terdaftar baru kemudian ke TPS dimana ia bertugas sebagai saksi,” paparnya.

Sejauh ini, lanjut Dedi, baru delapan orang yang sudah mengurus pindah memilih di kantor KPU. Sedangkan ditingkat PPS, belum ada laporan dari desa. Pindah memilih sendiri menurut Dedi tidak terlalu sulit mengurusnya.

“Cukup datang membawa KTP elektronik atau fotocopynya, kemudian akan dicek apakah terdaftar di DPT. Kalau sudah terdaftar, maka akan dikeluarkan form A5. Misalnya warga luar pada 17 April tak bisa pulang ke daerah asal, bila ia sudah terdaftar di DPT maka KPU akan membuatkan form A5 Pindah Memilih. Nantinya dia akan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),” jelasnya.

Sementara, bila yang bersangkutan belum memiliki DPT, menurut Dedi Suparjo, pemilih ini akan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Layanan pindah memilih ditutup pada 17 Februari mendatang, karena hal ini terkait dengan ketersediaan surat suara untuk pemilih DPTb