Bolos 2 Tahun, Oknum Guru PNS Belum Dipecat

oleh

Ilustrasi
MELAWINEWS.COM, SINTANG – Wakil Bupati (Wabup) Sintang, Askiman, akan bertindak tegas terhadap oknum PNS yang malas bekerja.

Seperti knum guru yang bertugas di daerah pedalaman pada Disdikbud Sintang dilaporkan berstatus mangkir hingga hampir dua tahun lamanya tak menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara, namun menerima hak sebagai PNS.

Hal tersebut diketahui Askiman saat melakukan kunjungan kerjanya di daerah pedalaman. Diperkuat lagi dengan laporan yang ia terima dari berbagai pihak.

“Yang saya lihat dilapangan, masih ada terdapat guru lalai dalam melaksanan tugas dan tanggung jawab di daerah-daerah pedalaman,” ujar Askiman, Rabu (30/1).

Askiman menegaskan, jika kelalaian itu disengaja oleh oknum yang bersangkutan, sanksi tegas bakal diberikan. “Kalau kelalaian itu benar-benar disengaja tanpa ada sebab yang menguatkan, tindakan hukuman disiplin akan kita lakukan,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sintang, Yustinus mengatakan, PNS yang mangkir dari tanggung jawabnya sampai bertahun-tahun lamanya itu, akan segera ditindaklanjuti.

Dia memastikan, terkait persoalan ini pihaknya akan memanggil yang bersangkutan dan kepala sekolah. “Tentu akan ada sanksi, apakah pemberhentian atau yang lainnya, itu kita serahkan ke BKPSDM,” tuturnya.

“Kita belum bisa menyebutkan sekolah nama yang bersangkutan. Namun dari laporan yang kita dapatkan, ada sekitar 2 hingga 3 guru yang mangkir. Dari tiga bulan hingga tahunan,” terangnya.

“Dalam waktu dekat kita akan croscek lapangan dengan melibatkan pengawas dan staf Disdikbud. Untuk tunjangan, baik itu profesi maupun tunjangan khusus yang selama ini melekat dan selalu diterima oleh yang bersangkutan akan di stop,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, kalau gaji itu tetap ada. Kecuali nanti sanksinya yang diterima yakni pemberhentian, maka gaji tidak disalurkan lagi.

“Kita minta bukti yang otentik, mungkin surat keterangan sakit atau apalah namanya. Tapi kalau alasannya karena jarak jauh, itu tidak bisa kita terima,” jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Sintang, Welbertus, mengungkapkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Disdikbud, untuk mengecek kebenaran itu.

Welbertus menegaskan, sesuai aturan sudah jelas itu tidak dibenarkan. Maka dari itu, kalau memang hal tersebut benar adanya, sanksi tegas harus diberikan. (Yanti)